Latest News

Jumat, 28 November 2014

Teman2 TOLONG bantu BACA biar sampai ke Jokowi, RS. Tolak pasien BPJS



 MOHON MEMBERIKAN SOLUSI DARI PENGALAMAN PEMBACA FACEBOOK INI
=====================================================================================

Teman2 TOLONG bantu BC biar sampai ke Jokowi, RS. Tolak pasien BPJS

Pak jokowi tolong diperhatikan 
Participants:
-------------
AsÏ„Ñ”™, Rusli Halim (*) Brint Gem(*)=)] 08117524610

Messages:
---------
Rusli Halim (*) Brint Gem(*)=)] 08117524610:
Butuh bantuan utk bs membuktikan kegunaan BPJS.

Nama Anak: Abbiyasa Rizal Ahnaf
Usia : 2 Thn.
Diagnosa: Ilius obstruksi, ilius paralitik.
Penyumbatan pencernaan.
Saat ini membutuhkan bedah digestif segera. 
Saat ini Dirawat di RS. Pasar Rebo ruang HCU (High Care Unit) lantai 6, gedung C.
Membutuhkan RS dengan Fasilitas PICU (pediatric intensive care unit) dan dokter spesialis bedah anak.
Kontak orang tua: 081219554179.

Sudah Mencari RS tp tak satupun membantu dengan berbagai alasan:
1. RSCM - penuh
2. RSPAD - Tdk punya Ruang Picu, tp Dokter ada. Dr Catur namanya.
3. RS Haji - Ruang dan dokter ada tp ventilator utk pasca operasi ngak ada. Jd dokter ngak berani bedah.
4. RS polri - penuh
5. RS Harapan bunda - ngak terima pasien BPJS. Dp awal 15-20 jt
6. RSIA Harapan Kita - penuh
7.RS fatmawati - penuh
8. RS persahabatan - penuh.
9. RS Bunda aliya - ngak punya dokter spesialis.
10. RS tarakan - penuh
11. RS UKI. - Ngak punya fasilitas NICU.
12. RS. Cikini - Penuh
13. Carolus - penuh
14. Rs Pelni. - penuh
15. Rs islam Jkt - penuh
16. RSPP - ngak terima BPJS
17. RS Bunda Margonda - ngak terima BPJS.
18. Rs permata - ngak ada fasilitas dan dokter
19. Rs Mitra - ngak ada fasilitas dan dokter
20. RS Premier jatinegara -ngak terima BPJS
21.RS BUNDA menteng - penuh.
22. RS Thamrin - Dp 30 jt.

Gak usah nyumbang duit..cukup share agar info ini sampe ke manusia yg bertanggung jawab


Source : FB Bj Bina Jaya Gypsum 
Bj Bina Jaya Gypsum

Ditanya Keseriusan Tenggelamkan Kapal Asing, Ini Komentar Pedas Susi

//images.detik.com/content/2014/11/27/4/141551_susiu.jpg

Ditanya Keseriusan Tenggelamkan Kapal Asing, Ini Komentar Pedas Susi


Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan komentar pedas terkait keinginannya menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Keinginan Susi menenggelamkan kapal asing bukan sebatas rencana, tetapi segera akan dilakukan.

"Kalau anda jadi menteri tanggapannya apa? Sebagai bangsa Indonesia jawab apa? Kedaulatan itu tidak boleh dibeli dan kalau untuk kedaulatan apapun yang bisa dilakukan?" kata Susi di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Susi bahkan balik bertanya kepada awak media, dan mengatakan selama ini banyak kapal nelayan Indonesia yang ditenggelamkan negara lain, contohnya di Malaysia dan Australia.

"Anda tidak pernah tanya ke saya mengapa kapal nelayan Indonesia ditenggelamkan di Malaysia. Ayo saya tanya kepada anda. Mengapa kapal nelayan kita ditenggelamkan di Malaysia dan Australia? Kenapa anda bertanya negara lain komplain? Jadi bingung," tegas Susi.

Susi menjelaskan, kebijakan ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penangkapan ikan kapal asing yang mencuri ikan laut di Indonesia.

Sementara eksekusi penenggelaman kapal akan dilakukan oleh TNI AL dan aparat Kepolisian.

"Sekarang kita bangkit sebagai bangsa yang berdaulat. UU kita sejak tahun 2009, pelaksanaannya ada di AL dan Kepolisian saya hanya tangkap. Kita tenggelamkan kapalnya tidak ABK-nya. ABK akan dideportasi," kata Susi.

Lalu apakah kebijakan ini akan mengganggu hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain? Susi menanggapi santai dan mengatakan semua kebijakan yang dikeluarkan adalah demi kedaulatan bangsa.

"Kalau karena kedaulatan kita bentrok dengan negara tetangga kenapa tidak. Kan tidak boleh kedaualatan dilecehkan negara. Karena takut negara jelek, dibiarkan curi ikan. Jangan sampai," cetusnya.
(wij/dnl) 

Source : http://finance.detik.com/read/2014/11/27/140920/2761006/4/ditanya-keseriusan-tenggelamkan-kapal-asing-ini-komentar-pedas-susi

Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Dinilai Jenius

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri memberikan keterangan kepada wartawan terkait kenaikan bahan bakar minyak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11/2014). Mulai 18 November 2014 pukul 00.00, BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Dinilai Jenius

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai jenius. Peneliti The Finance Research Eko B Supriyanto menilai, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan saat ini, maka akan berakibat pada kerusakan di seluruh elemen perkonomian. 

"Kenaikan harga BBM ini jenius. Kenapa? Karena kalau tidak dinaikkan, ada kerusakan di seluruh elemen. Yang kena nanti inflasi dan yang paling mengerikan itu nilai tukar rupiah bisandelesor," kata Eko dalam acara diskusi media mengenai sumber pendanaan perbankan yang digelar Bank Tabungan Pensiunan Nasional, di Denpasar, Bali, Kamis (27/11/2014).

Eko juga mengakui bahwa Jokowi tergolong berani dengan mengambil kebijakan yang tidak populer pada awal masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Apalagi, lanjut dia, Jokowi sendiri yang menyampaikan kepada publik keputusan pemerintah yang memotong subsidi premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2000 tersebut. Ia memprediksi efek dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak berlangsung lama. 

"Kondisinya memang setiap kenaikan BBM ada rebalancing selama dua hingga tiga bulan," kata dia. 

Menurut Eko, saat ini perkonomian nasional tengah dibayangi likuiditas yang ketat, rezim suku bunga tinggi, inflasi tinggi, dan nilai tukar rupiah yang cenderung lemah. Terkait kondisi ini, dia menilai, kenaikan harga BBM akan berdampak baik jika Pemerintah benar-benar mengalihkan subsidi BBM untuk kegiatan yang produktif seperti pembangunan infrastruktur. 

"Asal BBM ditarik jadi infrastruktur, turun ke publik. Kalau itu enggak jalan, inflasi bisa lebih tinggi lagi," katanya.

Mantan Direktur Biro Riset Infobank ini memprediksi keuntungan dari kenaikan harga BBM bersubsidi sudah bisa dinikmati sekitar Juni tahun depan. "Asal kabinet benar-benar gelontorkan subsidi ke sektor2-sektor produktif," ujar Eko.

Pada 17 November lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pengalihan subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni preium dan solar. Harga premium naik menjadi Rp 8.500 per liter dari harga semula Rp 6.500 per liter. Untuk solar, harganya naik menjadi Rp 7.500 per liter dari Rp 5.500 per liter.

Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/23164971/Keputusan.Jokowi.Naikkan.Harga.BBM.Dinilai.Jenius.?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news

Kamis, 27 November 2014

Ahok: Bu Mega Bilang Tak Benar Boy Calon Wakil Saya

Kilas Balik Ahok, Gubernur Baru Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 19 November 2014 hingga 2017. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ahok: Bu Mega Bilang Tak Benar Boy Calon Wakil Saya

Hingga hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atauAhok masih belum menunjuk Wakil Gubernurnya untuk mendampingi dirinya.

Selain bertemu Jokowi untuk mencari sosok Wagubnya, Ahok juga bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri di kediamannya. Tak sia-sia, usai bertemu denganMega, dirinya pun mengatakan anak kandung Presiden pertama Indonesia, Sukarno itu tidak pernah meminta Boy Sadikin mendampinginya.

"Saya tadi minta waktu sama ibu Mega, kan saya dekat secara pribadi dengan beliau. Soal PDIP mengusulkan satu nama, Boy Sadikin, beliau mengatakan hal tersebut tidak benar. Beliau kan negarawan, mana ada urusannya kan. Ibu Mega sudah menyerahkan namanya kepada saya," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Karena itu, dirinya merasa lega dan sudah mengantongi sejumlah nama. Ketika ditanya siapa saja yang dicalonkan menjadi wagub DKI, Basuki enggan menyebutkan nama-nama tersebut.

Dia hanya memberikan petunjuk cawagub yang akan diajukannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang yang pernah disebut-sebut olehnya setiap ditanya oleh wartawan.

“Kalian juga sudah tahu saya mau siapa. Dari dulu sudah disebutin. Cuma minus artis saja ya. Pokoknya saya sudah sebutkan beberapa nama calon yang saya mau jadi wakil saya. Nah bukan berarti cuma Bu Yani, ada beberapa nama,” jelasnya.

Diketahui, Ahok selalu menyebutkan tiga nama saat ditanya calon kuat wagub yang akan mendampinginya.

Antara lain, mantan Wali Kota Blitar Djarot Syaiful Hidayat dan mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono.

Nama pejabat terakhir yang sempat masuk dalam bursa cawagub dan hingga saat ini sangat ramai dibicarakan publik adalah mantan Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani (Yani).

Diakuinya, nama-nama cawagub tersebut telah disampaikan kepada Megawati juga. Bahkan, Megawati menanyakan alasan kenapa dirinya memilih dan mengusulkan mereka menjadi cawagub yang akan mendampingnya. (Ali)

Source : http://news.liputan6.com/read/2139901/ahok-bu-mega-bilang-tak-benar-boy-calon-wakil-saya

Ahok Minta Restu Megawati Pilih Cawagub Nonparpol

Senyum Ahok saat Dilantik Jadi Gubernur
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan ucapan selamat kepada Basuki Tjahaja Purnama usai acara pelantikan Gubernur di Istana Negara, Rabu (19/11/2014). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ahok Minta Restu Megawati Pilih Cawagub Nonparpol

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga kini belum memiliki wakil. Ia mengaku telah meminta restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memilih sendiri siapa calon wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta.

Meski meminta restu, Ahok menegaskan, yang diajukannya adalah orang dari kalangan profesional. "Saya sudah mengajukan profesional ke Bu Mega," ujar Ahok pada Pembukaan Rakergur Forum Kerjasama Daerah MPU XIV di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Ketika ditanya siapa calon wagub yang diajukan ke Megawati, Ahok masih merahasiakannya.

Namun saat ditanya keinginannya mencalonkan Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sarwo Handayani sebagai wagub, dirinya menegaskan sudah menyampaikan usulan tersebut berkali-kali kepada Megawati. Namun belum ada tanggapan apa pun dari anak proklamator kemerdekaan Indonesia, Bung Karno itu.

"Saya sih sudah berkali-kali ngomong dan mengajukan Bu Sarwo Handayani yang lebih cepat kerjanya dan sudah ngerti. Tanggapan beliau waktu itu sih senyum-senyum saja. Tapi nggak tahu deh," ujar dia.

Basuki mengetahui Megawati sudah merestui Boy Bernadi Sadikin menjadi calon wagub DKI dari PDI-P. Tetapi mantan anggota DPR ini bersikukuh hak memilih calon wagub ada ditangannya sebagai Gubernur DKI. Hal itu berdasarkan aturan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Itu kan restu partai. Ya boleh saja merestui. Tapi kan untuk memilih haknya gubernur berdasarkan Perppu," pungkas Ahok.

Source : http://news.liputan6.com/read/2139844/ahok-minta-restu-megawati-pilih-cawagub-nonparpol#

Bara JP: Siapa yang Coba Lengserkan Jokowi Akan Berhadapan dengan Rakyat

Para inisiator pengajuan hak interpelasi di DPR, Rabu (26/11/2014), menunjukkan tanda tangan anggota DPR untuk mengusulkan hak tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

Bara JP: Siapa yang Coba Lengserkan Jokowi Akan Berhadapan dengan Rakyat

Ketua Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) Sihol Manulang mengingatkan kelompok politik yang ditengarai hendak melengserkan Joko Widodo.
"Siapa yang coba-coba lengserkan Jokowi akan berhadapan dengan rakyat," ujar Sihol melalui siaran pers yang diterimaKompas.com, Jumat (28/11/2014).
Pernyataan itu terkait rencana pengajuan hak interpelasi dari DPR RI kepada pemerintah terkait kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sihol menengarai, pengajuan hak interpelasi itu sarat dengan nuansa usaha untuk melengserkan Jokowi sebagai presiden. Menurut Sihol, manuver politik tersebut masih bernuansa dendam pasca-Pemilu Presiden 2014.
"Pihak-pihak yang berpikiran melengserkan Jokowi hendaknya berkaca. Jangan mereka ini berpikir seakan-akan bisa mengatur pola pikir rakyat untuk melawan Jokowi," ujar Sihol.
Sihol menegaskan, pemerintahan Jokowi tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, elite pemerintahan pada masa lalu tidak memiliki hubungan langsung dengan rakyat. Hal ini berbeda dari pemerintahan sekarang ketika rakyat dan elite pemerintahannya terus berkomunikasi.
"Mendingan mereka-mereka yang berniat melengserkan Jokowi itu bertobat demi meraih simpati masyarakat lagi supaya pada 2019 bisa dipilih masuk Senayan lagi," ujar dia.
Rencana pengajuan hak interpelasi semakin nyata setelah ratusan anggota DPR memberikan tanda tangan persetujuan pengajuan hak tersebut. Anggota Fraksi Partai Golkar yang menjadi salah satu inisiator hak interpelasi, Misbakhun, mengatakan bahwa penggalangan dukungan itu telah dimulai sejak Senin (24/11/2014). Ia mengklaim, dukungan yang mengalir sangat deras dan sudah lebih dari 200 anggota DPR dari lima fraksi yang menandatangani dukungan untuk menggunakan hak interpelasi tersebut.
Misbakhun menuturkan, lima fraksi yang anggotanya mendukung interpelasi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Fraksi PPP. Salinan dukungan penggunaan hak interpelasi akan diserahkan kepada pimpinan DPR sebelum masa reses pada 5 Desember 2014.

Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/11/28/11060351/Bara.JP.Siapa.yang.coba.Lengserkan.Jokowi.Akan.Berhadapan.dengan.Rakyat

SUARA RAKYAT



SUARA RAKYAT: 
Kini jurang pemisah terlihat jelas... Mana pemimpin/pejabat yg bekerja utk rakyat dan mana yg bekerja utk diri sendiri. Pak Jokowi, Harapan kami dipundakmu... Stay on the track pak. Skalipun kami tau bahwa para perakus dan pemeras itu tdk akan tinggal diam. Segala cara mrk akan lakukan utk menjatuhkanmu. Tapi percayalah... kami tetep percaya padamu pak. Kami ada di belakangmu, sepenuhnya mendukung mu... Doa kami seluruh rakyat Indonesia ( dr Sabang-Merauke; dr Sulawesi-pulau Rote) menyertaimu. Hati2 dan selalu waspada yah pak. Amien. 

Source : FB Yane Yunita Dedeo Yane

Rabu, 26 November 2014

NO HP PENTING : PRESIDEN RI DAN MENTERI-MENTERI NEGARA

No HP Penting (boleh disimpan)
Presiden, Bpk Joko Widodo, 0812-2600960
WaPres, M Jusuf Kalla, 0811-1556441.
Praktino 08112830022.
Andrinof Chaniago 08118485543.
Ignasius Jonan 08172321111,
Susi Pudjiastuti 08112113656.
Sudirman Said 081188903188.
Tedjo Edy Purdijatno 081230450149.
Tjahjo Kumolo 081510090000,
Priansari Marsudi 081781258611.
Ryamizard Ryacudu 0815971827412.
Yasonna H Laoly 081188871913.
Rudiantara +62l81819202114.
Yuddy Chrisnandi 081679687715.
Sofjan Djalil 081185448216.
Bambang Brodjonegoro 081673825417.
Rini M Soemarno 081672369018.
M Saleh Husin 081190001120.
Rachmat Gobel 0855888123921.
Amran Sulaiman 08152407647722.
Hanif Dhakiri 0811840904123.
Siti Nurbaya 0812111606125.
Puan Maharani 0816182277827.
Lukman Hakim Saefuddin 081895946928.
Nila F Moeloek 0816184094829.
Yohanan Yambise 08535479267931.
Anies Baswedan 081196052032.
Imam Nahrawi 081119497234.
Marwan Ja'far 0811951713

source : FB 

Richard Wilton Simbolon

Senin, 24 November 2014

Buat Mahasiswa yang Demo, Coba Disimak Alasan BEM FE UI dan UNPAD Dukung BBM Naik

Gbr Ilustrasi (admin)

Buat Mahasiswa yang Demo, Coba Disimak Alasan BEM FE UI dan UNPAD Dukung BBM Naik


Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UI dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD mendukung kenaikan BBM. Mereka menjabarkan sejumlah alasan.

"Tidak ada alasan lagi untuk tidak merealokasi Subsidi BBM ke subsidi sektor yang lebih dibutuhkan. Sangat jelas bukti bahwa Subsidi BBM sangat tidak tepat sasaran. Keuntungan dari Subsidi BBM hanya dinikmati oleh masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas. Sehingga kebingungan pun muncul ketika ada orang yang menyuarakan 'Tolak Kenaikan Harga BBM'," demikian siaran pers BEM FEB UNPAD, Rabu (19/11/2014).

Mahasiswa FEB UNPAD ini tak sembarang bicara. Mereka sudah melakukan kajian melibatkan peneliti dari Center for Economics and Development Studies (CEDS) Universitas Padjadjaran yang pada akhirnya jatuh pada kesimpulan bahwa harga BBM harus segera naik.

Diuraikan sejumlah temuan kerugian dengan subsidi BBM yang besar, antara lain kerugian efisiensi (Welfare Loss) dari Subsidi BBM sebesar Rp 64 triliun, opportunity Cost dari subsidi BBM, subsidi BBM berdampak terhadap konservasi energi dan perubahan iklim (Subsidi BBM merusak kredibilitas komitmen Indonesia di mata komunitas internasional yang di sesuaikan dengan Coppenhagen Accord Commitment). 

"Subsidi BBM berdampak terhadap ketimpangan pembangunan sejak tahun 2008 hingga 2012 menunjukkan trend peningkatan kesenjangan pendapatan dan index Gini," urai BEM UNPAD.

Senada dengan BEM UNPAD, BEM FE UI juga mendukung kenaikan BBM. BEM FE UI memiliki kajian bahwa pada kenyataannnya, subsidi ini malah digunakan oleh kiranya lebih dari 70% masyarakat mampu. 

"Merekalah masyarakat yang secara tingkat pendapatan ekonomi sanggup untuk membeli barang pada harga pasar. Seiring waktu, konsumsi akan BBM premium kian meningkat. Hal ini tercermin dalam anggaran negara untuk subsidi BBM yang lebih dari 200 triliun. Sementara pembangunan produktif Indonesia yang lain membutuhkan modal yang tidak sedikit," demikian keterangan BEM FE UI.

Dalam keterangannya, BEM FE UI menyoroti sejumlah alasan bahwa Subsidi BBM yang semakin membengkak telah membebani APBN dan mengurangi fiscal space, padahal, alokasi subsidi BBM sangat timpang dibandingkan alokasi untuk aspek lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

"Subsidi BBM merupakan salah satu faktor utama penyebab defisit ganda yang dialami oleh Indonesia, di mana dengan mengurangi subsidi BBM, APBN dan neraca pembayaran dapat diselamatkan. Subsidi BBM merupakan kebijakan yang mistargetted, di mana masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendapat porsi paling besar dari subsidi. Subsidi BBM justru merupakan salah satu faktor penyebab semakin besarnya tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia," urai BEM FE UI menguraikan sejumlah alasan.

Source : http://news.detik.com/read/2014/11/19/083733/2752333/10/buat-mahasiswa-yang-demo-coba-disimak-alasan-bem-fe-ui-dan-unpad-dukung-bbm-naik

Jika Anda tidak tahu tentang pemerintahan lebih baik diam

Gbr Ilustrasi.
Jika Anda tidak tahu tentang pemerintahan lebih baik diam
Jika ada progam kebijakan dari pak presiden tolong jangan langsung menista dan mengkritik yang negatif .
liatlah dulu keada'an negara kita sekarang yang sangat tertinggal dengan negara negara tetangga. lihatlah dan berfikirlah, jangan begitu gampangnya kalian mencaci maki tentang kebijakan presiden soal BBM.
sebelum anda semua merasa hebat dengan mengkritisi presiden tolong kritik diri sendiri, sudahkah anda jadi pahlawan yang memperjuangkan bangsa.
jika anda tidak tahu tentang pemerintahan lebih baik diam dan ikuti saja apa yang sudah berlaku.
diam lebih baik dari pada mencaci maki.
karna sesungguhnya anda semua (pendemo BBM) tidak tahu apa apa tentang pemerintahan negara.
bukan hanya indonesia yang mengalami soal BBM.
bacalah kutipan di bawah ini dan berfikirlah sebelum komentar.
Sabtu, 22/11/2014 10:00 WIB
Indonesia Naikkan Harga BBM,
Malaysia Hapus Subsidi BBM
Wahyu Daniel - detikFinance
Jakarta - Kebijakan subsidi BBM antara Malaysia
dan Indonesia dibanding-bandingkan oleh media
asing. Malaysia berencana untuk menghapus
subsidi BBM bulan depan.
Langkah pemerintah Malaysia menghapus subsidi
BBM untuk bensin dan diesel ini dilakukan untuk
penghematan anggaran, dan menekan defisit
anggaran.
Dilansir dari BBC , Sabtu (22/11/2014),
pemerintah Malaysia menyatakan, harga BBM
harus dibiarkan mengambang naik-turun, sesuai
dengan harga minyak dunia dan nilai tukar
ringgit.
Dalam 6 bulan terakhir ini, harga minyak dunia
memang turun lebih dari 30%. Sementara nilai
tukar ringgit terhadap dolar AS menguat 0,3%.
"Bila harga minyak mentah di pasar meningkat,
maka harga bensin RON 95 (yang jadi bensin
subsidi) dan harga solar juga akan naik.
Demikian juga sebaliknya," ujar Kementerian
Perdagangan Malaysia.
BBC membandingkan kebijakan ini dengan yang
dilakukan pemerintahan Indonesia. Presiden Joko
Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM subsidi
30%, dan berencana untuk mengalihkan anggaran
tersebut ke sektor-sektor produktif.

Source : FB Abdul Ghofur Pratama

Minggu, 23 November 2014

Pertamina Ambil Alih Blok Mahakam

14166350971314612259

Pertamina Ambil Alih Blok Mahakam

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk Pertamina mengelola Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Keputusan sekaligus mengakhiri kontrak kerja sama dengan Total E&P Indonesie yang habis kontrak pada Maret 2017.

Total E&P Indonesie menandatangani kontrak pertama kali pada 31 Maret 1967 dengan jangka waktu 30 tahun sebagai pengelola tunggal. Pada 31 Maret 1997, kontrak pengelolaan Blok Mahakam diperpanjang selama 20 tahun.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengharapkan Pertamina mampu memanfaatkan eksplorasi Blok Mahakam untuk menambah produksi minyak nasional. Blok Mahakam masih mengandung gas sekitar 1,7650 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan kondensat 60 ribu barel per hari (bph).

Setelah penunjukan resmi, ESDM meminta Pertamina segera menyampaikan program pengembangan Blok Mahakam di masa depan. Pertamina juga diminta menjabarkan langkah strategis yang akan dilakukan dalam menggarap Blok Mahakam.

"Kami sudah memberikan kepercayaan Pertamina. Sekarang tinggal bagaimana Pertamina mengoptimalkan Mahakam untuk keuntungan negara. Pertamina harus meyakinkan pemerintah bisa memberikan yang terbaik untuk negara. Kita tunggu bagaimana konsep Pertamina," kata Naryanto di Jakarta, Jumat (21/11).

Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen mengatakan butuh waktu melakukan kajian atas besaran hak pengelolaan saham yang akan diberikan kepada Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation. Hal tersebut menyangkut tanggung jawab dan pembagian keuntungan.

"Itu tidak bisa terburu-buru karena menyangkut cadangan minyak yang besar. Yang pasti, Pertamina siap mengelola Blok Mahakam dan memberikan keuntungan kepada negara. Pertamina akan melaksanakan apa pun yang diputuskan pemerintah," kata Husen di Jakarta, Jumat (21/11).

Ketua umum Asosiasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (AK3S) Tri Haryadi mengatakan, Pertamina bisa memanfaatkan keberadaan Total untuk transfer teknologi. Kerja sama keduanya akan dapat menambah produksi minyak Indonesia sekaligus meningkatkan kapasitas ahli perminyakan Indonesia.

"Ini menguntungkan. Sudah dapat keuntungan finansial, Pertamina juga dapat ilmu dan teknologi. Hal tersebut sangat membantu negara mendapatkan tambahan cadangan minyak berkualitas," kata Tri. (rpt)

Source : http://harnas.co/2014/11/22/pertamina-ambil-alih-blok-mahakam

Sabtu, 22 November 2014

Korban Presiden Pencitraan


Praktisi Media Televisi/ Broadcaster

Korban Presiden Pencitraan


Pamor Jokowi runtuh. Setelah pemerintahan dibawah kepemimpinannya, menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebuah lembaga survey menyebut merosotnya pamor Jokowi disebabkan mantan gubernur DKI Jakarta ini terlalu terburu-buru saat menaikkan BBM dan belum menjelaskan alasannya. Apalagi kenaikan BBM berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi.

Namun menurut saya, keberanian Jokowi mengambil resiko yang tidak populer ini justru meneguhkan sosok Jokowi sebagai pemimpin jujur dan apa adanya.
Karena dalam kondisi bangsa yang sedang keluar dari krisis utang besar, Jokowi harus jujur. Berani mengatakan kepada 250 juta rakyat Indonesia bahwa negara kita sebenarnya miskin. Pemerintah bisa bangkrut jika dipaksa terus menerus menalangi uang bensin rakyatnya.

Sementara pemerintahan sebelumnya meninggalkan “bom waktu” yang harus jadi beban berat awal pemerintahan Jokowi. Akibat pemborosan anggaran negara untuk “pencitraan”, negara harus menerbitkan surat utang. Dan utang itu bakal jatuh tempo dalam waktu dekat.

Istilah peribahasanya Jokowi tidak menikmati buahnya tapi harus membersihkan getahnya. Apa yang dilakukan Jokowi sekarang ini sebenarnya adalah bagian dari “cuci piring” beban anggaran dan utang pemerintahan sebelumnya.

Kita harus bersyukur karena Tuhan memberi bangsa Indonesia seorang pemimpin tipe pekerja bukan retorik atau pemimpi di awang-awang. Jokowi ditakdirkan jadi presiden bukan untuk ambisi memperkaya harta pribadi, bukan sebagai mesin uang parpolnya. Namun untuk mengabdi kepada rakyat dan menyelamatkan bangsa ini dari kebangkrutan.
Langkah berani Jokowi, semakin mempertegas gambaran dia bukan presiden pencitraan. Dan bukan sosok yang phobia kekuasaan.

Keberanian Jokowi menaikkan harga BBM justru hal biasa menurut saya. Apapun resikonya, Jokowi memang figur yang mengedepankan kejujuran. Ia ingin rakyat tahu tentang kondisi yang dialami bangsa ini.
Jokowi ingin rakyatnya punya mental tangguh menghadapi segala kesulitan hidup. Jika bangsa ini tidak ingin bangkrut rakyatnya harus bekerja keras menciptakan kemandirian. Bukan bergantung subsidi pemerintah yang itu ternyata hanya fatamorgana atau kesejahteraan nisbi.

Realita sesungguhnya. Untuk memanjakan rakyatnya, pemerintah sebelumnya nekat terus menambah utang negara kita. Dan itu menjadi beban berat pemerintahan berikutnya.
Itulah yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya. Demi sebuah pencitraan positif, pemerintah terus memanjakan kaum birokrat dengan gaji terus naik. Memanjakan rakyat dengan subsidi BBM. Sementara pembangunan ekonomi berorientasi kemandirian swasta mandek. Justru buruh dan pekerja swasta menderita karena kemampuan penghasilan mereka tidak cukup membeli BBM hanya dengan upah rendah.

Dampak dari anggaran dihambur-hamburkan untuk belanja negara. Diantaranya tiap tahun menaikkan gaji PNS, operasional negara digunakan hanya untuk pejabat dan PNS rapat di hotel dan memberikan subsidi BBM terlalu besar. Kini beban utang bangsa kita membengkak hingga 3.000 triliun lebih.

Kini Jokowi harus menanggung beban bom waktu pemerintahan masa lalu. Tapi Jokowi bukan pemimpin yang tidak mampu mencari jalan keluar. Jalan keluarnya adalah mengatakan kepada rakyat secara jujur bahwa bangsa ini bakal bangkrut jika terus dibebani membayari uang bensin sebagian rakyat kelas menengahnya yang memang paling besar mengkonsumsi BBM.
Dan kita harus mengajarkan kepada rakyat kita bahwa problem negeri ini bukan terletak kepada berapa kemahalan harga BBM. Namun sekuat apa kemampuan daya beli rakyat kita.

Artinya pemerintah harus bekerja keras untuk mendorong rakyatnya tidak menganggur. Tapi semuanya kompak mau bekerja keras. Menjadi bangsa yang produktif. Sehingga punya kemampuan membeli BBM dan kebutuhan pokok. Tidak lagi menjadikan harga BBM sebagai kebijakan mendzalimi rakyatnya.

Harga BBM di kawasan Eropa mahal, namun rakyat di benua ini punya kemampuan membeli. Karena mereka punya mental ulet dan bekerja keras mencari penghasilan agar mampu membeli BBM dan tidak hanya sekadar mengemis kepada negara.
Kita terkadang tertawa geli menyaksikan politisi berkoar-koar di publik. Menyatakan pemerintah jokowi tidak pro rakyat, membohongi rakyat dan bermacam bahasa retorika tanpa peduli realita yang terjadi. Lawan politik yang selalu melihat kondisi susah bangsa ini dengan kaca mata lain.

Mudah untuk bicara retorika. Namun sulit untuk mengembalikan kehidupan bangsa ini menjadi normal kembali. Mereka tidak tahu jika pemerintahan Jokowi harus menanggung utang luar negeri 3.000 triliun lebih. Dan pendapatan negara yang makin menurun.
Apakah rakyat akan terus kita tipu dengan bahasa retorika. Ataukah para pemimpin elit itu berlagak tidak tahu dan terus menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Berlagak pandai tapi tidak tahu bahwa negara ini nyaris bangkrut jika tidak hidup dari utang luar negeri. Lantas kapan bangsa kita akan mandiri? Tentu akan diawali dengan perjuangan berat. Saatnya dimulai dengan kejujuran. Kita harus jujur kepada rakyat sepahit apapun resiko yang dihadapi. Jangan sekadar pencitraan tapi tidak jujur…

Source : http://politik.kompasiana.com/2014/11/22/-korban-presiden-pencitraan-688013.html

Jumat, 21 November 2014

Kaesang Jokowi Mendapat Tepukan Paling Meriah

Kaesang Jokowi Mendapat Tepukan Paling Meriah

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, 19 tahun, mendapat sorakan paling meriah dari teman-teman sekelasnya selama acara wisuda di sekolah internasional, Anglo-Chinese School. Padahal teman-temannya itu semula tak mengetahui Kaesang merupakan putra dari seorang Presiden.
“Tak ada seorang pun yang tahu statusnya. Dia mengendarai bus seperti halnya siswa lainnya. Bahkan bersama gurunya, dia tak mengungkapkan bahwa dia anak seorang wali kota atau gubernur atau anak seorang presiden,” kata guru Fisika Kaesang, Ho Wee Kwong seperti dikutip dari the Straits Times. “Dia hanya mengatakan Kaesang dan ayahnya seorang pebisnis.”
Kaesang lulus bersama 146 penerima sertifikat kelulusan dalam perayaan. Dia merupakan anak terkecil dari keluarga Jokowi setalah Gibran Rakabuming, 27 tahun dan Kahiyang Ayu, 23 tahun. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jumat lalu terbang dari Bandara Soekarno Hatta ke Singapura menggunakan pesawat kelas ekonomi. Bersama sepuluh orang dalam rombongannya, Jokowi dan Iriana menghadiri acara kelulusan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, 19 tahun di sekolah internasional, Anglo-Chinese School.
Pasangan yang ditemani oleh Duta Besar Indonesia di Singapura, Andri Hadi, tampak bangga melihat anak bungsunya itu berada di atas panggung, Jumat sore untuk menerima piagam kelulusan sebagai diploma International Baccalaureate di ACSI. Acara wisuda tersebut dihadiri lebih dari 600 pengunjung, yang terdiri dari orang tua, staf sekolahan, perwakilan negara sahabat serta petugas keamanan.
Kaesang merasa termotivasi oleh ayahnya yang akan meminta memberi masukan dan menyemangatinya. “Dia mengatakan selalu berdoa kepada tuhan,” kata Kaesang.
Singapura 
PRU
Source : http://brita25.com/kaesang-jokowi-mendapat-tepukan-paling-meriah/

KPK: Kalau DPR Mau Merevisi UU MD3, Hebat!

TRIBUNNEWS/DANY PERMANAWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandupraja saat menghadiri jumpa pers peluncuran Anti Corruption Film Festival (ACFFest) 2013 di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (24/9/2013). Film yang dapat diikut sertakan dalam ACFFest berupa film fiksi panjang, fiksi pendek, dokumenter panjang, dokumenter pendek, animasi, serta games animasi, dengan bertemakan kejujuran, integritas, transparansi, ataupun perlawanan terhadap korupsi.

KPK: Kalau DPR Mau Merevisi UU MD3, Hebat!

 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja menilai, hak imunitas anggota DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) merupakan salah satu kelemahan undang-undang tersebut. 

Dia pun sepakat jika beberapa pasal yang berpotensi 'melumpuhkan' penegakkan hukum itu direvisi. "Sangat setuju. Itu salah satu kelemahan UU MD3 yang perlu diuji materi Ke MK," ujar Adnan melalui pesan singkat, Sabtu (22/11/2014).

Menurut Adnan, semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Namun, Adnan menyangsikan anggota DPR mau merevisi sejumlah pasal yang dapat membatalkan pemanggilan anggota DPR terkait proses hukum tindak pidana. "Mana mau mereka dengar KPK. Kalau mereka bersedia mengoreksi, hebat," kata Adnan.

Dalam pasal 224 ayat (5) disebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). 

Selain itu, dalam ayat (6), diatur bahwa MKD harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut paling lambat 30 hari setelah surat tersebut diterima. Adnan menganggap, permohonan persetujuan tersebut justru memperlambat proses penyidikan. 

Lagipula, kata Adnan, dalam pemerintahan sebelumnya Mahkamah Kehormatan Dewan tidak nampak kinerjanya karena tak menjalankan fungsinya dengan baik. "Coba tengok Badan Kehormatan DPR lalu. Hampir tidak kerja karena mereka saling menyandera," ujar Adnan. 

Sementara pada ayat (7) menyebutkan, jika MKD memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, maka surat pemanggilan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Meski demikian, ada aturan lain yang mengatur soal pemanggilan anggota DPR terkait tindak pidana, yakni dalam Pasal 245.

Dalam pasal tersebut, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD. Dalam ayat (2), diatur bahwa jika MKD tidak memberikan persetujuan tertulis dalam waktu 30 hari sejak permohonan diterima, maka pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan.

Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/11/22/08304471/KPK.Kalau.DPR.Mau.Merevisi.UU.MD3.Hebat.