Latest News

Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Rabu, 10 Desember 2014

Menteri Susi: Saya Nyatakan Perang dengan Alibaba


Menteri Susi: Saya Nyatakan Perang dengan Alibaba
[http://forum.detik.com/-t1087802.html]
==========================================
Aksi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menenggelamkan tiga kapal berbendera Vietnam sempat mendapat ledekan dari sejumlah pihak.
Mereka, menurut Susi, mempertanyakan tindakan tersebut yang hanya menenggelamkan kapal-kapal berukuran kecil 70 GT.
"Saya tenggelamkan kapal Vietnam, diledek. Kenapa nggak kapal besar. Padahal kapal besar ukuran 200 sampai 300 GT saya simpan. Boleh ditenggelamkan, tapi saya nggak lakukan supaya kita nggak kekurangan kapal," terang dia di Jakarta, Senin (8/12/2014).
Susi menjelaskan, penenggelaman kapal dilakukan untuk menghindari kongkalikong antara pembeli kapal dan pemilik kapal. "Kalau nggak ditenggelamkan, kongkalikong dengan Alibaba [pembeli palsu]. Saya nyatakan perang dengan Alibaba ini," tegas dia.
Menteri Susi kembali menceritakan pengalaman dibohongi pengusaha kapal. Pengakuan pemilik kapal tersebut, dari kapal berukuran 200 sampai 300 GT hanya sanggup meraup 200 ton ikan dalam kurun waktu beberapa bulan. Kenyataannya, tutur Susi, bisa 600 ton.
"Saya dongkol, mentang-mentang cuma lulusan SMP saya dibodohi. Saya kan sudah diangkat jadi menteri, itu artinya Pak Presiden percaya. Cari penyakit saja orang itu," sungut Susi.
Dia mengaku, telah mencabut izin pelayaran 22 kapal besar di Laut Arafuru sehingga tidak bisa lagi berkeliaran di laut Indonesia dan menjarah seluruh hasil kekayaan alamnya.
"Saya lakukan biar nggak menyepelekan saya pribadi dan kedaulatan negara ini," imbuh Susi.

Source : FB Satrio Adimasputro

JK tegaskan Lapindo harus tetap bayar ganti rugi Rp 781 M

JK tegaskan Lapindo harus tetap bayar ganti rugi Rp 781 M

JK tegaskan Lapindo harus tetap bayar ganti rugi Rp 781 M


Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah tidak akan menanggung kesalahan PT Lapindo Brantas yang menjadi penyebab tragedi Lumpur Lapindo yang menenggelamkan sedikitnya 3 desa di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Menurut JK, PT Minarak Lapindo Jaya, selaku perusahaan yang ditunjuk PT Lapindo Brantas untuk menuntaskan ganti rugi korban lumpur Lapindo, harus tetap membayar ganti rugi.

"Tidak, pemerintah tidak pernah menanggung, itu bukan ganti rugi. Itu pembelian tanah. Jadi Lapindo tetap membayar. Itu perdata. Jadi bukan ganti rugi, salah itu," jelas JK, usai memberi sambutan dalam Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (10/12).

Sebelumnya JK menegaskan, permasalahan Lapindo bukan persoalan ganti rugi, namun jual beli tanah kepada penduduk di lokasi. Karena transaksi soal jual beli tanah, menurut JK tak mungkin dapat diambil alih pemerintah dengan membeli aset Lapindo.

JK menjelaskan, Lapindo beberapa kali memang sudah mengeluarkan uang pengganti untuk penduduk setempat yang rumahnya terkena semburan lumpur Lapindo. Namun, penggantian itu masih tersisa 20 persen, dan sisa penggantian itu sekitar Rp 781 miliar.

Karena masih kurang, Lapindo sebaiknya segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada para korban semburan lumpur panas tersebut.

Source : http://www.merdeka.com/peristiwa/jk-tegaskan-lapindo-harus-tetap-bayar-ganti-rugi-rp-781-m.html

Jokowi: Koruptor Mau Digantung, Ditembak, Terserah...

jokowi-survey-131010b.jpg

Jokowi: Koruptor Mau Digantung, Ditembak, Terserah...


Jokowi terus terang mengatakan bahwa korupsi adalah musuh utama yang ingin dia perangi. Karena itu, sejak awal memimpin di Ibukota, soal pencegahan korupsi adalah salah satu agenda utamanya.

Kepada Raden Trimutia Hatta dari Liputan6.com, Jokowi membeberkan resepnya memerangi korupsi di jajaran birokrasi DKI Jakarta.

"Di Jakarta yang kita lakukan pencegahan. Kalau sudah korupsi urusannya ke aparat, penegak hukum, kalau dengan saya urusannya pencegahan," ujar Gubernur DKI Jakarta bernama lengkap Joko Widodo ini.

Langkah pencegahan itu dia wujudkan dengan membuat sistem yang menjauhkan seseorang sehingga tidak memiliki peluang untuk korupsi. Bagaimana pandangan Jokowi soal hukuman mati bagi koruptor? 

"Terserah masyarakat mau ditembak, mau digantung, terserah penegak hukum, saya kira kita memang harus tegas betul," imbuhnya. Lalu, soal hukuman gantung di Monas? Apa kata Jokowi?

Bagaimana isi lengkap jawaban-jawaban Jokowi tentang perang melawan korupsi? Simak 'Setahun Jokowi-Ahok' berikutnya dalam  VIDEO: Cara Jokowi Cegah Terjadinya Korupsi. (Ado)

Source : http://news.liputan6.com/read/719321/jokowi-koruptor-mau-digantung-ditembak-terserah

Senin, 08 Desember 2014

Menteri Susi Geram tak Bisa Pecat Bawahannya

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiasti

Menteri Susi Geram tak Bisa Pecat Bawahannya


Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram dengan aturan yang menyatakan seorang menteri tak bisa memecat pejabat berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Khususnya mereka yang kinerjanya buruk atau tidak mampu bekerja dengan baik.
''Kalau mereka kerjanya nggak bener, lalu kalau saya mau pecat gimana?. Dijawab, nggak bisa Bu, itu kan PNS. Saya hanya menjawab, Ooo gitu toh,'' tutur Susi geram yang kemudian juga mempertanyakan, jika tidak bisa dipecat, maka pejabat PNS yang kinerjanya buruk tersebut apakah harus tetap dipertahankan.
Mereka, tutur Susi kemudian menjawab para pejabat itu bisa dijadikan staf ahli. Dimana artinya mereka sama sekali tak bisa dipecat.
Menurut Susi, jika pejabat-pejabat PNS ini terus dipertahankan padahal kinerjanya sudah terbukti tidak baik, maka hanya akan menjadi penghambat proses reformasi birokrasi pada sebuah instansi pemerintah.
''Kalau seperti ini, nanti peningkatan mutu pelayanan publik juga akan susah,'' tegas Susi yang  berharap KemenPAN-RB bisa memperbaiki aturan ini.
Dengan demikian juga diharapkan akan mendorong kinerja para pejabat pemerintah dan PNS menjadi lebih baik. ''Jadi saya rasa ini pekerjaan rumah dari KemenPAN-RB,'' tandas Susi.
Source: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/12/06/ng66oh-menteri-susi-geram-tak-bisa-pecat-bawahannya

Sabtu, 06 Desember 2014

YANG TIDAK DIHARGAI DI DPR TAPI DIHARGAI DI MATA DUNIA


Walau Foto Jokowi Tidak dipajang di DPR Tapi Foto Jokowi selalau akan terpajang di dalam hati Rakyat Dan Sejarah akan mencatat Nama Presiden Jokowi Sebagai satu-satunya Presiden Yang Tidak Dihargai DPR karena saat itu DPRnya sedang pada linglung semua.

KPK Memuji Kinerja Susi Pudjiastuti Dalam Merevolusi Perikanan



KPK Memuji Kinerja Susi Pudjiastuti Dalam Merevolusi Perikanan


Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain memuji kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia pun mengapresiasi revolusi yang dibawa Susi dalam hal tata kelola perikanan. "Publik mengapresiasi kinerja KKP sejauh ini," katanya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Desember 2014.

Kebijakan yang telah diterbitkan Susi adalah moratorium dan penangkapan kapal nelayan asing ilegal. Menurut Zulkarnain, kapal-kapal semacam itu telah lama beroperasi dan menyedot hasil laut Indonesia. Namun, karena belum adanya integrasi tata kelola perikanan dan integritas aparat penjaga belum baik, maka kapal-kapal itu dibiarkan.

Susi berkali-kali menyerukan akan menindak tegas kapal asing pencuri ikan. Selain ditahan, kapal akan segera ditenggelamkan agar tak bisa dioperasikan lagi. Namun, para anak buah kapal tentu diamankan terlebih dahulu.

Selain kebijakan terhadap kapal asing, Zulkarnain mengatakan, penggunaan GPS (Global Positioning System) untuk area laut merupakan ide yang sangat baik. Alat tersebut memudahkan pemantauan letak kapal-kapal asing yang memasuki perairan, atau pun melewati batas. Selain itu, armada pengaman pun tak perlu mengelilingi area yang tak pasti. "Penghapusan retribusi ikan untuk nelayan kecil pun sangat membantu mereka," katanya.

Menanggapi pernyataan Zulkarnain, Susi menyatakan sangat dihargai. "Saya tak menyangka Pak wakil komisioner mengamati kinerja saya selama 5 pekan ini," katanya.

Saat ini, Susi sedang memperjuangkan perbaikan tata kelola perikanan yang menurut dia banyak diabaikan. Aturan penenggelaman dan moratorium ini merupakan salah satu bentuk keseriusan Susi dalam memperbaiki tata kelola perikanan Indonesia. Ia mengharapkan Indonesia, dengan laut terluas nomor dua di dunia, dapat menjadi eksportir ikan terbesar di Asia.

Source : TEMPO.CO, Jakarta - 

INI BARU TEGAS DALAM memberantas KORUPSI Menkumham Minta Program Pendidikan S2 untuk Napi LP Sukamiskin Dihentikan


INI BARU TEGAS DALAM memberantas KORUPSI

Menkumham Minta Program Pendidikan S2 untuk Napi LP Sukamiskin Dihentikan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku telah meminta Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, untuk menghentikan program pendidikan pascasarjana bagi para narapidana. Menurut dia, narapidana tidak perlu diberi pendidikan hingga strata dua (S2) karena pendidikannya sudah dianggap mapan.
"Saya sudah suruh diberhentikan. Itu kan program yang lama. Dalam arti, saya bilang di-review untuk tujuan kita, bukan yang itu. Karena mereka kan sudah S1," ujar Yasonna di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
Yasonna menganggap para narapidana yang mengikuti kelas perkuliahan di lapas itu memiliki ilmu yang cukup sebagai bekal saat keluar dari penjara nantinya. Ia menambahkan, hal berbeda dengan narapidana usia muda yang belum sempat menempuh pendidikan strata satu karena mendekam di penjara.
"Yang justru kita bantu kan anak muda potensial, masa depan suram. Kalau pun ada tamat SMA iya tapi intinya bisa enggak mengikuti kuliah," kata Yasonna.
Untuk diketahui, sebanyak 23 terpidana kasus tindak pidana korupsi yang ditahan di lapas Sukamiskin mengikuti program Pascasarjana Hukum. Program tersebut berjalan selama 18 bulan hingga para peserta program S2 itu mendapat gelar magister hukum.
Para terpidana korupsi yang ikut program tersebut antara lain Muhammad Nazaruddin, Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, Rudi Rubiandini, Adrian Woworuntu, Hotasi Nababan dan Nursetiadi Pamungkas..

Source : JAKARTA, KOMPAS.com - 

Rabu, 03 Desember 2014

Kaget dan Marahnya Susi Mendengar BBM Subsidi Dijual ke Kapal Asing



Kaget dan Marahnya Susi Mendengar BBM Subsidi Dijual ke Kapal Asing 

BERAU, FLOBAMORA.NET - Blusukan tengah malam Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti di kampung nelayan di Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur menghimpun banyak informasi. Ia kaget mendengar kapal asing yang mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi milik Indonesia.

"Dia ngambil BBM kita? Itu lebih parah lagi. Sudah ngambil BBM terus ambil ikan di sini," ungkap Susi saat berbincang dengan nelayan, Minggu malam (16/11/2014)

Menurut pengakuan nelayan, BBM subsidi berjenis solar tersebut dipasok oleh orang Indonesia sendiri. Ini terjadi karena sangat menguntungkan bagi pemasok.

"BBM tidak boleh untuk kapal asing, titik," tegas Susi dihadapan para nelayan dan pejabat yang hadir dalam blusukan tersebut.

Sangat ironis, kata Susi melihat nelayan lokal yang susah mendapatkan BBM subsidi. Sementara ada yang berani memasok barang tersebut untuk mencukupi kebutuhan pihak lain.

"Nelayan pada teriak ngantre BBM, ini dia enak saja dari luar negeri ngambil BBM kita. Ngambil hasil laut juga," paparnya.

Susi tidak peduli berapa jumlah yang dikonsumsi oleh kapal tersebut. Karena sedikit yang digunakan, tetap mengambil jatah yang seharusnya didapatkan masyarakat. Susi juga meminta pemerintah setempat segera menangkap pemasok BBM.

"Siapa yang supply itu? Orang Indonesia kan? Tangkap saja. Pak Bupati, polisi mana lagi itu tangkap saja itu," perintah Susi langsung di depan nelayan.http://www.flobamora.net/berita/4131/2014-11-17/kaget-dan-marahnya-susi-mendengar-bbm-subsidi-dijual-ke-kapal-asing.html

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat getol mengamankan kedaulatan maritim



Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat getol mengamankan kedaulatan maritim


Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat getol mengamankan kedaulatan maritim. Karena menurut Jokowi, selama ini permasalahan maritim di Indonesia tak diperhatikan secara serius.

Jokowi mengaku kesal karena banyak kapal nelayan asing seenaknya nyelonong masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Akhirnya Jokowi menginstruksikan kepada TNI AL agar tegas menindak kapal nelayan asing itu, terutama para maling ikan.

Jokowi menginstruksikan otoritas keamanan laut menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," kata Jokowi saat itu di Istana Negara pekan lalu.

Jokowi meyakini sikap keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warganya masing-masing agar tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. "Jadi ramai nanti negara lain," kata Jokowi berseloroh.

Namun pernyataan Jokowi itu judtru dianggap lebay oleh salah satu media massa "Utusan" dari Malaysia. Media itu mengecam keras kebijakan Jokowi soal sikat kapal nelayan asing.

Malaysia justru tak gentar dan bisa balik melawan dengan caranya sendiri. Salah satu caranya Malaysia mengancam akan menyikat balik TKI ilegal.


Source : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204729684593440&set=gm.420764948106807&type=1&theater

Selasa, 02 Desember 2014

Ketua RT yang Men-"tweet" #Banjir Akan Dibayar Gubernur Ahok

Ketua RT yang Men-
Gubernur DKI Jakarta blusukan mengecek kesiapan banjir di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014). 
Ketua RT yang Men-"tweet" #Banjir Akan Dibayar Gubernur Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan memberikan bayaran kepada ketua RT yang memberikan laporan banjir melalui jejaring sosial Twitter. Hal ini untuk memudahkan dia mendapatkan laporan soal banjir hingga ke tingkat RT.
"Kita sudah punya satu sistem tweet, dari Google, contoh, katakanlah, kalau dia mau gaji RT/RW Rp 900.000, misalnya ya sudah sehari kamu kira-kira tweet tiga kali, satu kali tweet Rp 10.000," ujar pria dengan sapaan akrab Ahok ini saat peluncuran PetaJakarta.org. [Baca: Atasi Banjir di DKI, Setiap Rumah Mestinya Punya Serapan Air]
Tweet yang berkaitan dengan banjir tersebut akan diteruskan ke sebuah sistem PetaJakarta.org. Sistem itu dapat memetakan tweet sekaligus menyediakan informasi terbaru secara langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta guna penanganan secara cepat pada saat darurat banjir.
Sistem tersebut merupakan kerja sama antara Fasilitas Infrastruktur SMART dari Universitas Wollongong Australia, dengan Twitter Inc., dan BPBD DKI Jakarta.
Ahok mengatakan, ketua RT dapat memberikan laporan kondisi banjir di wilayahnya. Sistem ini akan diterapkan pada Desember 2014. [Baca: Ahok: Enggak Usah Pakai Sirene, Masalah Kita Itu Kenapa Genangan Begitu Banyak]
"Kan RT itu sekarang masalah tuh dikasih uang operasional ribut. Pertanggungjawabannya pusing. Gaji enggak mungkin. Jadi sekarang kita ubah, RT/RW akan kami bayar kalau dia mengirim berita ke sistem kami," kata Ahok.
Selain itu, jutaan pengguna Twitter di Jakarta juga dapat berpartisipasi melalui perangkat seluler mereka dengan tiga langkah mudah, yaitu mengaktifkan "location services" atau tambah geostag dengan mengeklik simbol pin pada saat membuat tweet.
Kemudian mengambil atau menambah foto dengan mengeklik simbol kamera. Selanjutnya tweet dikirimkan ke @petajkt dengan tagar #banjir dan deskripsi singkat dari situasi banjir.

Source : http://wartakota.tribunnews.com/2014/12/02/ketua-rt-yang-men-tweet-banjir-akan-dibayar-gubernur-ahok

Ekspor Ikan Bakalan Melonjak



Good Job!! Ekspor Ikan Bakalan Melonjak (angin segar buat Nelayan kita)
Kebijakan Menteri Susi bikin harga ikan melonjak
di Malaysia
MERDEKA.COM. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi
Pudjiastuti menyebut kebijakan moratorium izin kapal asing

baru yang diberlakukan telah memberikan dampak positif
bagi Indonesia. Salah satunya adalah menipisnya pasokan
ikan di negara tetangga, seperti Hongkong dan Singapura.
"Saya dengar laporannya seperti itu (pasokan ikan di
Singapura dan Hongkong menurun)," ucap Susi usai
penandatanganan MOU di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta
Timur, Senin (1/12).
Dengan berkurangnya pasokan ikan di luar negeri, maka
harga ikan akan semakin tinggi."Saya dapat laporannya
belum mendetil mereka (negara tetangga) penurunannya
pasokan ikannya berapa banyak. Tapi saya dengar harga
ikan mulai meninggi di wilayah negara tetangga kita,"
bebernya.
"Karena dari Malaysia tidak ada pasok, dari beberapa kapal
juga tidak lagi memasok," tuturnya.
Dengan begitu, Susi berharap, para negara tetangga
langsung membeli ikan di Indonesia. "Jadi bagus. Jadi kan
nanti beli langsung dari kita, jadi mahal harganya. Itu yang
kita mau," tegasnya.
Selain itu, Susi mengaku banyak mendapat laporan positif
dari nelayan yang berada di Medan dan Balikpapan. "Sudah
dapat laporan dari Medan, Balikpapan, terima kasih Bu
Susi, harga ikan tenggiri murah. Biasanya kita enggak kebeli
makan tenggiri karena mahal sekali," ungkapnya.
"Biasanya ikan tenggiri jauh lebih mahal dari mujair. Nah
sekarang masyarakat bisa beli," tutupnya.

https://id.berita.yahoo.com/kebijakan-menteri-susi-bikin-ha…


Source : Fb Sam Sinar

Jumat, 28 November 2014

Teman2 TOLONG bantu BACA biar sampai ke Jokowi, RS. Tolak pasien BPJS



 MOHON MEMBERIKAN SOLUSI DARI PENGALAMAN PEMBACA FACEBOOK INI
=====================================================================================

Teman2 TOLONG bantu BC biar sampai ke Jokowi, RS. Tolak pasien BPJS

Pak jokowi tolong diperhatikan 
Participants:
-------------
Asτє™, Rusli Halim (*) Brint Gem(*)=)] 08117524610

Messages:
---------
Rusli Halim (*) Brint Gem(*)=)] 08117524610:
Butuh bantuan utk bs membuktikan kegunaan BPJS.

Nama Anak: Abbiyasa Rizal Ahnaf
Usia : 2 Thn.
Diagnosa: Ilius obstruksi, ilius paralitik.
Penyumbatan pencernaan.
Saat ini membutuhkan bedah digestif segera. 
Saat ini Dirawat di RS. Pasar Rebo ruang HCU (High Care Unit) lantai 6, gedung C.
Membutuhkan RS dengan Fasilitas PICU (pediatric intensive care unit) dan dokter spesialis bedah anak.
Kontak orang tua: 081219554179.

Sudah Mencari RS tp tak satupun membantu dengan berbagai alasan:
1. RSCM - penuh
2. RSPAD - Tdk punya Ruang Picu, tp Dokter ada. Dr Catur namanya.
3. RS Haji - Ruang dan dokter ada tp ventilator utk pasca operasi ngak ada. Jd dokter ngak berani bedah.
4. RS polri - penuh
5. RS Harapan bunda - ngak terima pasien BPJS. Dp awal 15-20 jt
6. RSIA Harapan Kita - penuh
7.RS fatmawati - penuh
8. RS persahabatan - penuh.
9. RS Bunda aliya - ngak punya dokter spesialis.
10. RS tarakan - penuh
11. RS UKI. - Ngak punya fasilitas NICU.
12. RS. Cikini - Penuh
13. Carolus - penuh
14. Rs Pelni. - penuh
15. Rs islam Jkt - penuh
16. RSPP - ngak terima BPJS
17. RS Bunda Margonda - ngak terima BPJS.
18. Rs permata - ngak ada fasilitas dan dokter
19. Rs Mitra - ngak ada fasilitas dan dokter
20. RS Premier jatinegara -ngak terima BPJS
21.RS BUNDA menteng - penuh.
22. RS Thamrin - Dp 30 jt.

Gak usah nyumbang duit..cukup share agar info ini sampe ke manusia yg bertanggung jawab


Source : FB Bj Bina Jaya Gypsum 
Bj Bina Jaya Gypsum

Ditanya Keseriusan Tenggelamkan Kapal Asing, Ini Komentar Pedas Susi

//images.detik.com/content/2014/11/27/4/141551_susiu.jpg

Ditanya Keseriusan Tenggelamkan Kapal Asing, Ini Komentar Pedas Susi


Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan komentar pedas terkait keinginannya menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. Keinginan Susi menenggelamkan kapal asing bukan sebatas rencana, tetapi segera akan dilakukan.

"Kalau anda jadi menteri tanggapannya apa? Sebagai bangsa Indonesia jawab apa? Kedaulatan itu tidak boleh dibeli dan kalau untuk kedaulatan apapun yang bisa dilakukan?" kata Susi di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Susi bahkan balik bertanya kepada awak media, dan mengatakan selama ini banyak kapal nelayan Indonesia yang ditenggelamkan negara lain, contohnya di Malaysia dan Australia.

"Anda tidak pernah tanya ke saya mengapa kapal nelayan Indonesia ditenggelamkan di Malaysia. Ayo saya tanya kepada anda. Mengapa kapal nelayan kita ditenggelamkan di Malaysia dan Australia? Kenapa anda bertanya negara lain komplain? Jadi bingung," tegas Susi.

Susi menjelaskan, kebijakan ini akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penangkapan ikan kapal asing yang mencuri ikan laut di Indonesia.

Sementara eksekusi penenggelaman kapal akan dilakukan oleh TNI AL dan aparat Kepolisian.

"Sekarang kita bangkit sebagai bangsa yang berdaulat. UU kita sejak tahun 2009, pelaksanaannya ada di AL dan Kepolisian saya hanya tangkap. Kita tenggelamkan kapalnya tidak ABK-nya. ABK akan dideportasi," kata Susi.

Lalu apakah kebijakan ini akan mengganggu hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain? Susi menanggapi santai dan mengatakan semua kebijakan yang dikeluarkan adalah demi kedaulatan bangsa.

"Kalau karena kedaulatan kita bentrok dengan negara tetangga kenapa tidak. Kan tidak boleh kedaualatan dilecehkan negara. Karena takut negara jelek, dibiarkan curi ikan. Jangan sampai," cetusnya.
(wij/dnl) 

Source : http://finance.detik.com/read/2014/11/27/140920/2761006/4/ditanya-keseriusan-tenggelamkan-kapal-asing-ini-komentar-pedas-susi

Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Dinilai Jenius

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri memberikan keterangan kepada wartawan terkait kenaikan bahan bakar minyak, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11/2014). Mulai 18 November 2014 pukul 00.00, BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Keputusan Jokowi Naikkan Harga BBM Dinilai Jenius

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai jenius. Peneliti The Finance Research Eko B Supriyanto menilai, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan saat ini, maka akan berakibat pada kerusakan di seluruh elemen perkonomian. 

"Kenaikan harga BBM ini jenius. Kenapa? Karena kalau tidak dinaikkan, ada kerusakan di seluruh elemen. Yang kena nanti inflasi dan yang paling mengerikan itu nilai tukar rupiah bisandelesor," kata Eko dalam acara diskusi media mengenai sumber pendanaan perbankan yang digelar Bank Tabungan Pensiunan Nasional, di Denpasar, Bali, Kamis (27/11/2014).

Eko juga mengakui bahwa Jokowi tergolong berani dengan mengambil kebijakan yang tidak populer pada awal masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Apalagi, lanjut dia, Jokowi sendiri yang menyampaikan kepada publik keputusan pemerintah yang memotong subsidi premium dan solar masing-masing sebesar Rp 2000 tersebut. Ia memprediksi efek dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak berlangsung lama. 

"Kondisinya memang setiap kenaikan BBM ada rebalancing selama dua hingga tiga bulan," kata dia. 

Menurut Eko, saat ini perkonomian nasional tengah dibayangi likuiditas yang ketat, rezim suku bunga tinggi, inflasi tinggi, dan nilai tukar rupiah yang cenderung lemah. Terkait kondisi ini, dia menilai, kenaikan harga BBM akan berdampak baik jika Pemerintah benar-benar mengalihkan subsidi BBM untuk kegiatan yang produktif seperti pembangunan infrastruktur. 

"Asal BBM ditarik jadi infrastruktur, turun ke publik. Kalau itu enggak jalan, inflasi bisa lebih tinggi lagi," katanya.

Mantan Direktur Biro Riset Infobank ini memprediksi keuntungan dari kenaikan harga BBM bersubsidi sudah bisa dinikmati sekitar Juni tahun depan. "Asal kabinet benar-benar gelontorkan subsidi ke sektor2-sektor produktif," ujar Eko.

Pada 17 November lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pengalihan subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni preium dan solar. Harga premium naik menjadi Rp 8.500 per liter dari harga semula Rp 6.500 per liter. Untuk solar, harganya naik menjadi Rp 7.500 per liter dari Rp 5.500 per liter.

Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/11/27/23164971/Keputusan.Jokowi.Naikkan.Harga.BBM.Dinilai.Jenius.?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news

Kamis, 27 November 2014

Ahok: Bu Mega Bilang Tak Benar Boy Calon Wakil Saya

Kilas Balik Ahok, Gubernur Baru Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 19 November 2014 hingga 2017. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ahok: Bu Mega Bilang Tak Benar Boy Calon Wakil Saya

Hingga hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atauAhok masih belum menunjuk Wakil Gubernurnya untuk mendampingi dirinya.

Selain bertemu Jokowi untuk mencari sosok Wagubnya, Ahok juga bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri di kediamannya. Tak sia-sia, usai bertemu denganMega, dirinya pun mengatakan anak kandung Presiden pertama Indonesia, Sukarno itu tidak pernah meminta Boy Sadikin mendampinginya.

"Saya tadi minta waktu sama ibu Mega, kan saya dekat secara pribadi dengan beliau. Soal PDIP mengusulkan satu nama, Boy Sadikin, beliau mengatakan hal tersebut tidak benar. Beliau kan negarawan, mana ada urusannya kan. Ibu Mega sudah menyerahkan namanya kepada saya," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Karena itu, dirinya merasa lega dan sudah mengantongi sejumlah nama. Ketika ditanya siapa saja yang dicalonkan menjadi wagub DKI, Basuki enggan menyebutkan nama-nama tersebut.

Dia hanya memberikan petunjuk cawagub yang akan diajukannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah orang yang pernah disebut-sebut olehnya setiap ditanya oleh wartawan.

“Kalian juga sudah tahu saya mau siapa. Dari dulu sudah disebutin. Cuma minus artis saja ya. Pokoknya saya sudah sebutkan beberapa nama calon yang saya mau jadi wakil saya. Nah bukan berarti cuma Bu Yani, ada beberapa nama,” jelasnya.

Diketahui, Ahok selalu menyebutkan tiga nama saat ditanya calon kuat wagub yang akan mendampinginya.

Antara lain, mantan Wali Kota Blitar Djarot Syaiful Hidayat dan mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono.

Nama pejabat terakhir yang sempat masuk dalam bursa cawagub dan hingga saat ini sangat ramai dibicarakan publik adalah mantan Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani (Yani).

Diakuinya, nama-nama cawagub tersebut telah disampaikan kepada Megawati juga. Bahkan, Megawati menanyakan alasan kenapa dirinya memilih dan mengusulkan mereka menjadi cawagub yang akan mendampingnya. (Ali)

Source : http://news.liputan6.com/read/2139901/ahok-bu-mega-bilang-tak-benar-boy-calon-wakil-saya

Ahok Minta Restu Megawati Pilih Cawagub Nonparpol

Senyum Ahok saat Dilantik Jadi Gubernur
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan ucapan selamat kepada Basuki Tjahaja Purnama usai acara pelantikan Gubernur di Istana Negara, Rabu (19/11/2014). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ahok Minta Restu Megawati Pilih Cawagub Nonparpol

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hingga kini belum memiliki wakil. Ia mengaku telah meminta restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memilih sendiri siapa calon wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta.

Meski meminta restu, Ahok menegaskan, yang diajukannya adalah orang dari kalangan profesional. "Saya sudah mengajukan profesional ke Bu Mega," ujar Ahok pada Pembukaan Rakergur Forum Kerjasama Daerah MPU XIV di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Ketika ditanya siapa calon wagub yang diajukan ke Megawati, Ahok masih merahasiakannya.

Namun saat ditanya keinginannya mencalonkan Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sarwo Handayani sebagai wagub, dirinya menegaskan sudah menyampaikan usulan tersebut berkali-kali kepada Megawati. Namun belum ada tanggapan apa pun dari anak proklamator kemerdekaan Indonesia, Bung Karno itu.

"Saya sih sudah berkali-kali ngomong dan mengajukan Bu Sarwo Handayani yang lebih cepat kerjanya dan sudah ngerti. Tanggapan beliau waktu itu sih senyum-senyum saja. Tapi nggak tahu deh," ujar dia.

Basuki mengetahui Megawati sudah merestui Boy Bernadi Sadikin menjadi calon wagub DKI dari PDI-P. Tetapi mantan anggota DPR ini bersikukuh hak memilih calon wagub ada ditangannya sebagai Gubernur DKI. Hal itu berdasarkan aturan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Itu kan restu partai. Ya boleh saja merestui. Tapi kan untuk memilih haknya gubernur berdasarkan Perppu," pungkas Ahok.

Source : http://news.liputan6.com/read/2139844/ahok-minta-restu-megawati-pilih-cawagub-nonparpol#

Bara JP: Siapa yang Coba Lengserkan Jokowi Akan Berhadapan dengan Rakyat

Para inisiator pengajuan hak interpelasi di DPR, Rabu (26/11/2014), menunjukkan tanda tangan anggota DPR untuk mengusulkan hak tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

Bara JP: Siapa yang Coba Lengserkan Jokowi Akan Berhadapan dengan Rakyat

Ketua Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) Sihol Manulang mengingatkan kelompok politik yang ditengarai hendak melengserkan Joko Widodo.
"Siapa yang coba-coba lengserkan Jokowi akan berhadapan dengan rakyat," ujar Sihol melalui siaran pers yang diterimaKompas.com, Jumat (28/11/2014).
Pernyataan itu terkait rencana pengajuan hak interpelasi dari DPR RI kepada pemerintah terkait kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sihol menengarai, pengajuan hak interpelasi itu sarat dengan nuansa usaha untuk melengserkan Jokowi sebagai presiden. Menurut Sihol, manuver politik tersebut masih bernuansa dendam pasca-Pemilu Presiden 2014.
"Pihak-pihak yang berpikiran melengserkan Jokowi hendaknya berkaca. Jangan mereka ini berpikir seakan-akan bisa mengatur pola pikir rakyat untuk melawan Jokowi," ujar Sihol.
Sihol menegaskan, pemerintahan Jokowi tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, elite pemerintahan pada masa lalu tidak memiliki hubungan langsung dengan rakyat. Hal ini berbeda dari pemerintahan sekarang ketika rakyat dan elite pemerintahannya terus berkomunikasi.
"Mendingan mereka-mereka yang berniat melengserkan Jokowi itu bertobat demi meraih simpati masyarakat lagi supaya pada 2019 bisa dipilih masuk Senayan lagi," ujar dia.
Rencana pengajuan hak interpelasi semakin nyata setelah ratusan anggota DPR memberikan tanda tangan persetujuan pengajuan hak tersebut. Anggota Fraksi Partai Golkar yang menjadi salah satu inisiator hak interpelasi, Misbakhun, mengatakan bahwa penggalangan dukungan itu telah dimulai sejak Senin (24/11/2014). Ia mengklaim, dukungan yang mengalir sangat deras dan sudah lebih dari 200 anggota DPR dari lima fraksi yang menandatangani dukungan untuk menggunakan hak interpelasi tersebut.
Misbakhun menuturkan, lima fraksi yang anggotanya mendukung interpelasi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Fraksi PPP. Salinan dukungan penggunaan hak interpelasi akan diserahkan kepada pimpinan DPR sebelum masa reses pada 5 Desember 2014.

Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/11/28/11060351/Bara.JP.Siapa.yang.coba.Lengserkan.Jokowi.Akan.Berhadapan.dengan.Rakyat

SUARA RAKYAT



SUARA RAKYAT: 
Kini jurang pemisah terlihat jelas... Mana pemimpin/pejabat yg bekerja utk rakyat dan mana yg bekerja utk diri sendiri. Pak Jokowi, Harapan kami dipundakmu... Stay on the track pak. Skalipun kami tau bahwa para perakus dan pemeras itu tdk akan tinggal diam. Segala cara mrk akan lakukan utk menjatuhkanmu. Tapi percayalah... kami tetep percaya padamu pak. Kami ada di belakangmu, sepenuhnya mendukung mu... Doa kami seluruh rakyat Indonesia ( dr Sabang-Merauke; dr Sulawesi-pulau Rote) menyertaimu. Hati2 dan selalu waspada yah pak. Amien. 

Source : FB Yane Yunita Dedeo Yane