Penerapan system baru Jaminan kesehatan bagi masyarakat Jakarta yang kita kenal dengan sebutan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digagas Jokowi terbukti gagal total. Ini disebabkan oleh ketidak siapan jumlah rumah sakit yang tidak sebanding dengan jumlah warga miskin di Jakarta yang berbondong-bondong menggunakan fasilitas KJS yang diberikan Jokowi sebagai bukti janji-janji kampanye Jokowi saat Pilkada DKI kemarin. Realisasi KJS di lapangan menemui banyak kendala, mulai dari kurangnya tenaga, peralatan & fasilitas medis termasuk jumlah ruangan di rumah sakit yang sangat tidak memadai menjadi masalah baru mengiringi diluncurkannya KJS kepada warga Jakarta. Walaupun Jokowi telah merombak beberapa Rumah Sakit dan menetapkan penambahan 300-an ruang kelas dua untuk dijadikan ruang kelas tiga untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien KJS.
Berita miringpun seketika mengusik telinga kita, dimana kasus bayi kembar Dera yang kita tahu kemarin mendapat penolakan dari 8 Rumah Sakit karena alasan penuh, dan beberapa kasus lain yang juga mendapat penolakan dari Rumah Sakit karena pihak Rumah Sakit beralasan bahwa Pemprov DKI masih memiliki hutang ratusan milliard yang belum terbayarkan kepada pihak kesehatan.
Meninjau dari niat baik dan system yang ditawarkan Jokowi dengan program KJS nya, memang sekilas terlihat begitu bagus & merakyat. Tapi semua itu menjadi sia-sia dan menimbulkan masalah-masalah baru yang justru menyulitkan rakyat, karena tidak sesuai dengan jumlah fasilitas kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga DKI yang berkisar 9 jutaan jiwa itu. Peningkatan pasien 100% lebih, dari sebelum dikeluarkannya KJS, jelas membuat Rumah Sakit kelabakan, mengingat selama ini mereka bekerja dengan santai dan hanya melayani kalangan menengah keatas, tiba-tiba harus berurusan dengan banyaknya pasien dari kalangan miskin dan melarat, dan yang pasti penampilan mereka terlihat kumal, lusuh dan kumuh, tapi mereka mendapat fasilitas istimewa dari Gubernurnya dengan kartu sakti KJS nya yang mana dengan kartu itu, biaya kesehatannya dijamin oleh pemda.
Sebagai seorang Jokowi yang telah pernah menerapkan system yang sama waktu menjabat walikota di Solo dulu, sudah seharusnya Jokowi bisa memprediksikan kejadian ini & menyiapkan Infrastrukturnya terlebih dahulu, mulai dari penambahan jumlah puskesmas, Rumah Sakit, fasilitas & tenaga medisnya dalam beberapa tahun. Agar kasus pasien yang meninggal karena ditolak Rumah Sakit yang penuh tidak terjadi. Lonjakan 500 ribuan pasien akibat KJS itu tidak akan masuk rumah sakit kalau saja Jokowi tidak memberlakukan KJS saat ini, dan mereka mungkin sebagian akan menginggal dunia di rumah mereka tanpa harus membuat keributan di media yang membuat telinga kita sakit dan miris. Sementara Jokowi bisa menyiapkan infrastruktus kesehatan hingga beberapa tahun kedepan. Mungkin itu akan jauh lebih baik. Apalagi selama ini masyarakat memang tidak terbiasa masuk Rumah Sakit karena biaya yang mahal dan sulitnya mengurus Gakin & Jamkesmas, mereka lebih baik menghembuskan nafasnya yang terakhir dirumah mereka tanpa harus lelah memasukkan ke Rumah Sakit. Dan wartawanpun bisa bekerja sebagaimana mestinya untuk meliput berita tentang korupsi.
Akan lebih baik Jika KJS itu ditarik dan kembali ke system lama, dimana pasien harus terlebih dahulu mengurus Gakin dan Jamkesda selama beberapa hari / minggu sebelum masuk rumah sakit. Dengan cara ini, pasti tidak akan ada antrian panjang di Rumah Sakit, karena besar kemungkinan, pasien itu telah menghembuskan nafasnya di rumah saat Jamkesmas mereka terima. Dengan cara ini, pemerintah terutama dinas kesehatan tidak akan repot dan bisa bekerja dengan santai seperti jaman sebelum Jokowi memimpin Jakarta.
Akhir kata, saya ingin mengajak warga Jakarta untuk mendesak Jokowi agar mencabut Program KJS dan kembali kepada system lama, JAMKESMAS.
Wassalam
Perpu_
Source : jokowipresiden2014.blogspot.com
Berita miringpun seketika mengusik telinga kita, dimana kasus bayi kembar Dera yang kita tahu kemarin mendapat penolakan dari 8 Rumah Sakit karena alasan penuh, dan beberapa kasus lain yang juga mendapat penolakan dari Rumah Sakit karena pihak Rumah Sakit beralasan bahwa Pemprov DKI masih memiliki hutang ratusan milliard yang belum terbayarkan kepada pihak kesehatan.
Meninjau dari niat baik dan system yang ditawarkan Jokowi dengan program KJS nya, memang sekilas terlihat begitu bagus & merakyat. Tapi semua itu menjadi sia-sia dan menimbulkan masalah-masalah baru yang justru menyulitkan rakyat, karena tidak sesuai dengan jumlah fasilitas kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga DKI yang berkisar 9 jutaan jiwa itu. Peningkatan pasien 100% lebih, dari sebelum dikeluarkannya KJS, jelas membuat Rumah Sakit kelabakan, mengingat selama ini mereka bekerja dengan santai dan hanya melayani kalangan menengah keatas, tiba-tiba harus berurusan dengan banyaknya pasien dari kalangan miskin dan melarat, dan yang pasti penampilan mereka terlihat kumal, lusuh dan kumuh, tapi mereka mendapat fasilitas istimewa dari Gubernurnya dengan kartu sakti KJS nya yang mana dengan kartu itu, biaya kesehatannya dijamin oleh pemda.
Sebagai seorang Jokowi yang telah pernah menerapkan system yang sama waktu menjabat walikota di Solo dulu, sudah seharusnya Jokowi bisa memprediksikan kejadian ini & menyiapkan Infrastrukturnya terlebih dahulu, mulai dari penambahan jumlah puskesmas, Rumah Sakit, fasilitas & tenaga medisnya dalam beberapa tahun. Agar kasus pasien yang meninggal karena ditolak Rumah Sakit yang penuh tidak terjadi. Lonjakan 500 ribuan pasien akibat KJS itu tidak akan masuk rumah sakit kalau saja Jokowi tidak memberlakukan KJS saat ini, dan mereka mungkin sebagian akan menginggal dunia di rumah mereka tanpa harus membuat keributan di media yang membuat telinga kita sakit dan miris. Sementara Jokowi bisa menyiapkan infrastruktus kesehatan hingga beberapa tahun kedepan. Mungkin itu akan jauh lebih baik. Apalagi selama ini masyarakat memang tidak terbiasa masuk Rumah Sakit karena biaya yang mahal dan sulitnya mengurus Gakin & Jamkesmas, mereka lebih baik menghembuskan nafasnya yang terakhir dirumah mereka tanpa harus lelah memasukkan ke Rumah Sakit. Dan wartawanpun bisa bekerja sebagaimana mestinya untuk meliput berita tentang korupsi.
Akan lebih baik Jika KJS itu ditarik dan kembali ke system lama, dimana pasien harus terlebih dahulu mengurus Gakin dan Jamkesda selama beberapa hari / minggu sebelum masuk rumah sakit. Dengan cara ini, pasti tidak akan ada antrian panjang di Rumah Sakit, karena besar kemungkinan, pasien itu telah menghembuskan nafasnya di rumah saat Jamkesmas mereka terima. Dengan cara ini, pemerintah terutama dinas kesehatan tidak akan repot dan bisa bekerja dengan santai seperti jaman sebelum Jokowi memimpin Jakarta.
Akhir kata, saya ingin mengajak warga Jakarta untuk mendesak Jokowi agar mencabut Program KJS dan kembali kepada system lama, JAMKESMAS.
Wassalam
Perpu_
Source : jokowipresiden2014.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar