Sibuk 'Sikat' Anggaran Siluman, Ahok Tak Masalah RAPBD 2016 Molor
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama sibuk mengevaluasi anggaran dinas yang sudah disusun dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 sejak Rabu (18/11) lalu. Akibatnya, perjanjian antara eksekutif dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI pada pekan lalu batal dilaksanakan.
"Mundur beberapa hari enggak apa-apa, saya lembur saja beresin. Terus kalau (sudin dan lain-lain) enggak mau ikut gimana? Ya sudah saya lock, SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) lagi, APBD-P. Yang main-main semua akan saya staffkan tanpa TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), saya sudah ancam seperti ini," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
"Gini karena salah pengertian tentu draft-nya akan kita masukkan lagi yang baru. Mereka tuh enggak sabar sudah ribut, makanya saya kejar (periksa marathon)," terangnya.
Ahok mengaku tidak masalah apabila perjanjian KUA-PPAS DKI 2016 antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar DPRD mundur. Begitu pula dengan rapat pengesahan R-APBD DKI 2016 molor dari waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.
Ahok gemas dengan langkah anak buahnya yang memasukkan data anggaran dinas secara manual melalui lembaran Microsoft Excel. Padahal dirinya sudah lama meminta agar langsung dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting agar otomatis langsung terkunci, sehingga tidak bisa diubah-ubah lagi.
"Kan saya bilang kalau mau bahas sesuatu masukin draft itu enggak boleh manual. Kalau manual kan bisa jadi si-A atau si-B ganti halamannya. Makanya begitu saya sadar mereka manual, saya tahan. Saya periksa dulu, saya ingin bukunya dicetak dari e-planning e-budgeting. Sehingga setiap lembar dalam sistem komputer sudah terkunci dan cetak jam, menit kesekian sudah tidak bisa diganti orang lagi," kata Ahok.
Ahok pun belajar dari pengalaman APBD 2015 yang berjung dengan adanya dua versi laporan anggaran, yakni versi Pemprov DKI dan DPRD DKI. Dia menegaskan tidak ingin lagi mengulang keributan tersebut tahun ini.
Oleh karenanya, Ahok terpaksa mengecek ulang satu per satu mata anggaran dinas. Selain untuk memastikan tidak terselip anggaran siluman juga untuk mengajarkan kepada SKPD setiap dinas dalam menyusun anggaran secara benar.
"Kalau terjadi perbedaan, nanti ngaku-ngaku lagi ini yang asli dan ini yang enggak asli. Kan sudah kejadian 2015, ini versi (DPRD) yang benar dan versi saya yang salah. Orang versi (DPRD) ada UPS saja, dia ngaku yang benar kok. Sekarang saya bukan fitnah lagi, UPS ternyata memang siluman masuk dan tidak (melalui pembahasan) KUA-PPAS," urainya.
Meski demikian oknum-oknum itu ada saja akalnya. Salah satunya dengan mengaku-ngaku telah memasukkan anggaran dalam sistem e-budgeting, namun kenyataannya proses input datanya secara manual.
"Nah, ini lebih pintar lagi kali ini dia ngakunya kan e-budgeting, padahal prosesnya bukan e-budgeting. Kalau enggak sampai selesai sisir (anggaran), saya enggak mau kirim (ke DPRD dan Kemendagri). Saya mau sisir semua yang mayoritas 70-80% sudah saya cek dan saya sudah instruksikan teman-teman harus buang (anggaran yang tidak masuk akal)," sebut Ahok.
Dia mencontohkan sejumlah anggaran tak masuk akal salah satu dinas yang ditemukannya, seperti untuk ATK mencapai Rp 500 miliar dan honor tenaga ahli hingga Rp 600 miliar. Ahok juga kembali menyinggung anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI serta Dinas Kebersihan DKI yang di luar nalar.
"Masa Disparbud bikin festival Kota Tua Rp 10 miliar. Lu mau undang artis apa? Enggak benar gitu loh. Nah, ini mesti kita potong. Terus masa Badan Air (Dinas) Kebersihan, dari Rp 200 miliar meledak jadi Rp 700 miliar. Begitu saya periksa, dia bilang 'Maaf Pak salah ngisi'. Gila, salah ngisi pakai Excel," ujarnya sewot.
"2015 banyak anggaran enggak benar saya lewatin kan, SiLPA begitu besar. Lalu yang 2015 kemarin saya memang sengaja tidak mau sisir karena saya lagi ribut sama DPRD. Kalau ribut sama DPRD terus ribut lagi sama eksekutif, 2 keroyok 1 dong. Kalau ngelawan tuh ya 1 lawan 1 dong, jangan 2 lawan 1 gitu loh. Saya kan bukan Superman," sambung Ahok.
Dia menegaskan keterlambatan itu murni untuk mengevaluasi anak buahnya, bukan dikarenakan tidak sepaham dengan DPRD. "Enggak ada yang enggak sepaham, hanya mereka merasa banyak anggaran yang dihapus kali. Nah, saya enggak tau," pungkasnya.
(aws/hri)
"Mundur beberapa hari enggak apa-apa, saya lembur saja beresin. Terus kalau (sudin dan lain-lain) enggak mau ikut gimana? Ya sudah saya lock, SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) lagi, APBD-P. Yang main-main semua akan saya staffkan tanpa TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), saya sudah ancam seperti ini," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015).
"Gini karena salah pengertian tentu draft-nya akan kita masukkan lagi yang baru. Mereka tuh enggak sabar sudah ribut, makanya saya kejar (periksa marathon)," terangnya.
Ahok mengaku tidak masalah apabila perjanjian KUA-PPAS DKI 2016 antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar DPRD mundur. Begitu pula dengan rapat pengesahan R-APBD DKI 2016 molor dari waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.
Ahok gemas dengan langkah anak buahnya yang memasukkan data anggaran dinas secara manual melalui lembaran Microsoft Excel. Padahal dirinya sudah lama meminta agar langsung dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting agar otomatis langsung terkunci, sehingga tidak bisa diubah-ubah lagi.
"Kan saya bilang kalau mau bahas sesuatu masukin draft itu enggak boleh manual. Kalau manual kan bisa jadi si-A atau si-B ganti halamannya. Makanya begitu saya sadar mereka manual, saya tahan. Saya periksa dulu, saya ingin bukunya dicetak dari e-planning e-budgeting. Sehingga setiap lembar dalam sistem komputer sudah terkunci dan cetak jam, menit kesekian sudah tidak bisa diganti orang lagi," kata Ahok.
Ahok pun belajar dari pengalaman APBD 2015 yang berjung dengan adanya dua versi laporan anggaran, yakni versi Pemprov DKI dan DPRD DKI. Dia menegaskan tidak ingin lagi mengulang keributan tersebut tahun ini.
Oleh karenanya, Ahok terpaksa mengecek ulang satu per satu mata anggaran dinas. Selain untuk memastikan tidak terselip anggaran siluman juga untuk mengajarkan kepada SKPD setiap dinas dalam menyusun anggaran secara benar.
"Kalau terjadi perbedaan, nanti ngaku-ngaku lagi ini yang asli dan ini yang enggak asli. Kan sudah kejadian 2015, ini versi (DPRD) yang benar dan versi saya yang salah. Orang versi (DPRD) ada UPS saja, dia ngaku yang benar kok. Sekarang saya bukan fitnah lagi, UPS ternyata memang siluman masuk dan tidak (melalui pembahasan) KUA-PPAS," urainya.
Meski demikian oknum-oknum itu ada saja akalnya. Salah satunya dengan mengaku-ngaku telah memasukkan anggaran dalam sistem e-budgeting, namun kenyataannya proses input datanya secara manual.
"Nah, ini lebih pintar lagi kali ini dia ngakunya kan e-budgeting, padahal prosesnya bukan e-budgeting. Kalau enggak sampai selesai sisir (anggaran), saya enggak mau kirim (ke DPRD dan Kemendagri). Saya mau sisir semua yang mayoritas 70-80% sudah saya cek dan saya sudah instruksikan teman-teman harus buang (anggaran yang tidak masuk akal)," sebut Ahok.
Dia mencontohkan sejumlah anggaran tak masuk akal salah satu dinas yang ditemukannya, seperti untuk ATK mencapai Rp 500 miliar dan honor tenaga ahli hingga Rp 600 miliar. Ahok juga kembali menyinggung anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI serta Dinas Kebersihan DKI yang di luar nalar.
"Masa Disparbud bikin festival Kota Tua Rp 10 miliar. Lu mau undang artis apa? Enggak benar gitu loh. Nah, ini mesti kita potong. Terus masa Badan Air (Dinas) Kebersihan, dari Rp 200 miliar meledak jadi Rp 700 miliar. Begitu saya periksa, dia bilang 'Maaf Pak salah ngisi'. Gila, salah ngisi pakai Excel," ujarnya sewot.
"2015 banyak anggaran enggak benar saya lewatin kan, SiLPA begitu besar. Lalu yang 2015 kemarin saya memang sengaja tidak mau sisir karena saya lagi ribut sama DPRD. Kalau ribut sama DPRD terus ribut lagi sama eksekutif, 2 keroyok 1 dong. Kalau ngelawan tuh ya 1 lawan 1 dong, jangan 2 lawan 1 gitu loh. Saya kan bukan Superman," sambung Ahok.
Dia menegaskan keterlambatan itu murni untuk mengevaluasi anak buahnya, bukan dikarenakan tidak sepaham dengan DPRD. "Enggak ada yang enggak sepaham, hanya mereka merasa banyak anggaran yang dihapus kali. Nah, saya enggak tau," pungkasnya.
(aws/hri)
http://news.detik.com/berita/3077723/sibuk-sikat-anggaran-siluman-ahok-tak-masalah-rapbd-2016-molor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar