Kewalahan awasi anak buah, Ahok minta KPK pasang orang di DKI
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau
kerap disapa Ahok, nampaknya kewalahan dengan perilaku para pejabat
di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia bahkan sampai
memiliki ide ingin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dan Ombudsman menempatkan orang buat mengawasi gerak-gerik
anak buahnya.
"Tentunya kita minta, kita pingin orang KPK kita taruh di Inspektorat-
nya DKI. Biar bisa memonitor semua kegiatan di DKI. Termasuk
nantinya akan melibatkan Ombudsman," kata Ahok dengan semangat
kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10).
Ahok ingin supaya Pemprov DKI bebas korupsi. Bahkan, dia
mengumbar janji bakal melakukan terobosan dengan cara membuat
situs berisi profil para pegawai negeri sipil di DKI Jakarta hingga
tingkat Lurah. Tujuannya supaya masyarakat lebih mudah
memantau sepak terjang si pejabat.
"Jadi masyarakat ke depan ikut mengawasi gaya hidup camat kita,
cocok atau enggak. Karena lurah-camat kan di depan, orang
terdepan. Kita berharap tahun depan DKI itu betul-betul ada
atau sistem untuk mencegah korupsi," sambung Ahok.
Ahok juga ingin membentuk masyarakat yang tidak lagi menyimpan
uang tunai dalam nilai besar, lewat program cashless society.
Sebab, dengan menyimpan uang dan bertransaksi lewat bank,
akan lebih mudah dipantau.
"Jadi kita semua harus pake e-money. Biar kita bisa memonitor
itu orang pakai uang ke mana. Jadi bisa kelihatan gaya hidup, pakai
uang. Jadi dengan cara transparan seperti ini korupsi ditekan,"
sambung Ahok.
Ahok juga janji bila anak buahnya hingga tingkat eselon empat tetap
tidak mengindahkan kewajiban lapor harta, maka dia bakal
mencopotnya dari jabatan.
Ihwal permintaan penempatan personel di Inspektorat Jenderal DKI
Jakarta, Juru Bicara KPK Johan Budi menganggap hal itu mesti
dibicarakan lagi. Dia malah menawarkan solusi supaya Pemprov
DKI mengaktifkan Program Pengendalian Gratifikasi di
kalangan pejabatnya.
"Ide itu perlu dipikirkan lebih dalam untuk menempatkan
khusus di situ," ujar Johan.
kerap disapa Ahok, nampaknya kewalahan dengan perilaku para pejabat
di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia bahkan sampai
memiliki ide ingin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dan Ombudsman menempatkan orang buat mengawasi gerak-gerik
anak buahnya.
"Tentunya kita minta, kita pingin orang KPK kita taruh di Inspektorat-
nya DKI. Biar bisa memonitor semua kegiatan di DKI. Termasuk
nantinya akan melibatkan Ombudsman," kata Ahok dengan semangat
kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10).
Ahok ingin supaya Pemprov DKI bebas korupsi. Bahkan, dia
mengumbar janji bakal melakukan terobosan dengan cara membuat
situs berisi profil para pegawai negeri sipil di DKI Jakarta hingga
tingkat Lurah. Tujuannya supaya masyarakat lebih mudah
memantau sepak terjang si pejabat.
"Jadi masyarakat ke depan ikut mengawasi gaya hidup camat kita,
cocok atau enggak. Karena lurah-camat kan di depan, orang
terdepan. Kita berharap tahun depan DKI itu betul-betul ada
atau sistem untuk mencegah korupsi," sambung Ahok.
Ahok juga ingin membentuk masyarakat yang tidak lagi menyimpan
uang tunai dalam nilai besar, lewat program cashless society.
Sebab, dengan menyimpan uang dan bertransaksi lewat bank,
akan lebih mudah dipantau.
"Jadi kita semua harus pake e-money. Biar kita bisa memonitor
itu orang pakai uang ke mana. Jadi bisa kelihatan gaya hidup, pakai
uang. Jadi dengan cara transparan seperti ini korupsi ditekan,"
sambung Ahok.
Ahok juga janji bila anak buahnya hingga tingkat eselon empat tetap
tidak mengindahkan kewajiban lapor harta, maka dia bakal
mencopotnya dari jabatan.
Ihwal permintaan penempatan personel di Inspektorat Jenderal DKI
Jakarta, Juru Bicara KPK Johan Budi menganggap hal itu mesti
dibicarakan lagi. Dia malah menawarkan solusi supaya Pemprov
DKI mengaktifkan Program Pengendalian Gratifikasi di
kalangan pejabatnya.
"Ide itu perlu dipikirkan lebih dalam untuk menempatkan
khusus di situ," ujar Johan.
[dan]
Source : http://www.merdeka.com/jakarta/kewalahan-awasi-anak-buah-ahok-minta-kpk-pasang-orang-di-dki.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar