"Terserah. Kalau misalnya masih minta dibahas lagi, berarti DPRD mau menghambat. Kalau masih belum jelas, bilang saya tantang DPRD bikin pembahasan terbuka disiarin TV langsung," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Seperti diberitakan sebelumnya, pembahasan anggaran DKI Jakarta untuk tahun depan masih buntu. Hal itu membuat rencana pengesahan terus tertunda, padahal tahun 2012 hampir mencapai akhirnya. Ketegangan memuncak saat rapat pembahasan di Gedung DPRD kemarin, sejumlah anggota Dewan memutuskan untuk walk out dengan alasan kecewa pada segelintir anggota lain yang dinilai menghambat waktu pengesahan dengan cara melemparkan pertanyaan yang terus diulang di setiap rapat.
Rencananya, hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Ketua DPRD Jakarta Ferrial Sofyan. Akan tetapi, rencana itu terancam tertunda lantaran suara legislatif masih terpecah.
"Sebagai tuan rumah, DPRD nggak mau terbuka kan? Coba lain kali pers yang minta supaya rapatnya digelar terbuka," kata Basuki Tjahaja Purnama.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan mengambil pusing terkait adanya segelintir anggota DPRD yang diduga sengaja menghambat waktu pengesahan anggaran 2013. Sebaliknya, ia malah menyerahkan semuanya pada masyarakat untuk menilai kinerja para wakilnya di daerah.
"Biarkan saja, masyarakat bisa menilai sendiri apa yang terjadi di DPRD," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI pada Kamis (6/12/2012) kemarin, sejumlah anggota DPRD memilih walk out. Para anggota dewan yang walk out mengaku terpaksa meninggalkan ruang rapat karena merasa kecewa dengan sikap segelintir anggota dewan yang dituding sebagai oknum penghambat waktu pengesahan KUA-PPAS.
Anggota dewan tersebut yang berasal dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS melontarkan pertanyaan yang terus diulang setiap rapat digelar. Yakni tentang anggaran kesehatan, dan mekanisme hibah bus.
Saat dimintai keterangan, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan menilai tarik ulur dalam pembahasan biasa terjadi di ere kepemimpinan siapapun. Sebab legislatif harus memastikan afektifitas dan urgensi dari program yang dianggarkan.
"Kalau sesuatu belum jelas ya kita minta dijelasin lagi. Terserah mau dinilai menghambat atau apa, tapi semuanya kan perlu jelas," ujarnya.
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/07/10422584/DPRD.DKI.Persulit.Basuki.Tak.Ambil.Pusing?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Tidak ada komentar:
Posting Komentar