Sekretaris KPAP DKI Rohana Manggala mengatakan bahwa dirinya baru saja diinstruksikan oleh Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk memberikan konselor yang siap bertugas selama 24 jam secara bergantian. Para konselor itu terdiri dari dokter ataupun para aktivis yang nantinya akan melayani pemberian informasi ataupun dialog melalui saluran telepon.
"Jadi, nanti kita pilih konselor yang profesional dan bekerja dari hati," kata Rohana, Kamis (13/12/2012), ditemui di Balaikota Jakarta.
Pemprov DKI meminta pihaknya melakukan kajian luas terkait manfaat yang lahir dari adanya konseling ini. Rencananya, teknis pelaksanaannya akan segera digagas dan saluran konseling dapat mulai diakses pada 2013.
Ia menjelaskan, para konselor juga dapat berasal dari kalangan akademisi, termasuk mahasiswa, yang nantinya dapat ditempatkan sampai ke tingkat RW dan RT untuk memberikan pendampingan. Langkah ini untuk membuka cakrawala masyarakat tentang bahaya HIV sekaligus menakan jumlah pengidapnya.
Mengenai anggaran, Pemprov DKI juga tengah mempertimbangkan usulan untuk menyiapkan anggaran khusus. Minimal sebagai penutup biaya melatih para relawan yang ingin menjadi konselor.
"Kalau selama ini tidak tahu mau ke mana, nanti bisa menelepon setiap saat. Ada psikolog, ada juga pendamping," ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki cara sendiri dalam menekan penulara virus HIV AIDS di Ibu Kota. Menurutnya, kunci sukses menekan HIV AIDS adalah kesiapan pemerintah dalam menyiapkan sebuah program dan dukungan biaya yang memadai.
Untuk tahun depan, Basuki telah menyiapkan dana hibah untuk sosialisasi pencegahan dan penularan virus mematikan ini sebesar Rp 14 miliar. Dana sebesar itu akan disalurkan melalui Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) DKI Jakarta sebagai pihak yang intens menanggulangi secara profesional.
"Tapi katanya, uang segitu enggak cukup. Nah, saya bilang ini bukan soal uang, tapi apa programnya?" kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (13/12/2012).
Ia mengungkapkan, dirinya baru saja menggelar pertemuan bersama Sekretaris KPAP Rohanna Manggala dan Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati. Dalam kesempatan itu KPAP meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan dana hibah tak kurang dari Rp 25 miliar.
Diakui Basuki, hibah sebesar itu memang tak berbeda jauh dengan jumlah dan hibah di beberapa tahun sebelumnya yang sempat mencapai Rp 24 miliar dan kemudian merosot di angka Rp 15 miliar. Namun demikian, sosialisasi menekan penularan itu tak berjalan maksimal karena tak diimbangi dengan pelaksanaan program yang tepat.
Sebelumnya, sosialisasi bahaya AIDS lebih banyak disalurkan melalui televisi dengan biaya yang sangat mahal. Padahal, menurut Basuki, informasi mengenai bahaya AIDS dapat lebih optimal saat langsung disampaikan pada masyarakat, atau menempelkan stiker informasi sampai ke tiap RW.
"Iklan di TV itu Rp 300 juta, padahal kalau kita bikin 10.000 stiker untuk dipasang di kantor RW kan cuma Rp 20 juta," ujarnya.
Sejalan dengan itu, Basuki juga meminta KPAP untuk membuka saluran konseling 24 jam. Para tenaga konselornya direkrut dari kalangan profesional, akademisi, ataupun relawan yang telah dibina.
"Tapi programnya masih kita revisi," kata Basuki menambahkan. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/13/16454546/Sosialisasi.HIV.AIDS.Rp.14.M.Basuki.Larang.Iklan.di.TV?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Tidak ada komentar:
Posting Komentar