Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berbincang dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama seusai menandatangani komitmen dan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Provinsi DKI Jakarta menempati posisi tertinggi pelaporan gratifikasi tahun 2013 yang mencapai 970 laporan. Warta Kota/angga bhagya nugraha
Ini Janji Jokowi kepada Ahok
Joko Widodo berjanji tidak sepenuhnya "meninggalkan" DKI Jakarta. Ia berjanji akan tetap memperhatikan pembangunan di Ibu Kota dari Istana Negara.
Saat acara silaturahim ribuan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/10/2014), Jokowi menegaskan janji itu.
"Percayalah bahwa DKI bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, persoalan di Jakarta juga tanggung jawab presiden RI," ujar Jokowi.
"Saya ingin membantu mempercepat hal-hal yang belum diselesaikan," lanjut Jokowi.
Pembangunan Waduk Ciawi contohnya. Tanpa koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Bogor, hal itu tidak mungkin terwujud. Setidaknya itulah pengalaman Jokowi saat menjabat gubernur.
Belum lagi persoalan transportasi yang mesti terintegrasi antara Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. "Itu butuh kombinasi Pemprov DKI dan pemerintah pusat yang bagus," ujar dia.
"Dengan gubernur yang baru, Basuki Tjahaja Purnama, nantinya juga didukung pemerintah pusat, percepatan pembangunan di Jakarta akan lebih cepat lagi," lanjut Jokowi.
Pada kesempatan itu Jokowi pun meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat di Ibu Kota, mulai dari RT, RW, LMK, lurah, camat, ormas, sekda, kepala dinas, hingga wali kota. Dengan kerja sama seluruh pihak, Jokowi yakin persoalan di Jakarta bisa terselesaikan.
"Masih banyak hal yang perlu kita gerakkan agar Jakarta sejajar dengan kota negara lain. Jangan mau Jakarta dianggap sepele kota lain," ujar Jokowi.
Saat acara silaturahim ribuan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/10/2014), Jokowi menegaskan janji itu.
"Percayalah bahwa DKI bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, persoalan di Jakarta juga tanggung jawab presiden RI," ujar Jokowi.
"Saya ingin membantu mempercepat hal-hal yang belum diselesaikan," lanjut Jokowi.
Pembangunan Waduk Ciawi contohnya. Tanpa koordinasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkab Bogor, hal itu tidak mungkin terwujud. Setidaknya itulah pengalaman Jokowi saat menjabat gubernur.
Belum lagi persoalan transportasi yang mesti terintegrasi antara Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. "Itu butuh kombinasi Pemprov DKI dan pemerintah pusat yang bagus," ujar dia.
"Dengan gubernur yang baru, Basuki Tjahaja Purnama, nantinya juga didukung pemerintah pusat, percepatan pembangunan di Jakarta akan lebih cepat lagi," lanjut Jokowi.
Pada kesempatan itu Jokowi pun meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat di Ibu Kota, mulai dari RT, RW, LMK, lurah, camat, ormas, sekda, kepala dinas, hingga wali kota. Dengan kerja sama seluruh pihak, Jokowi yakin persoalan di Jakarta bisa terselesaikan.
"Masih banyak hal yang perlu kita gerakkan agar Jakarta sejajar dengan kota negara lain. Jangan mau Jakarta dianggap sepele kota lain," ujar Jokowi.
| Penulis | : Fabian Januarius Kuwado |
| Editor | : Kistyarini Source : megapolitan.kompas.com |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar