Gubernur DKI Joko Widodo naik busway. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki Reporter : Idris Rusadi Putra | Sabtu, 26 Oktober 2013 13:55
Pengamat: Cuma Jokowi pejabat yang mau naik angkutan umum
Jakarta - Kemacetan di kota-kota besar Indonesia, termasuk Ibu kota
Jakarta sudah masuk tahap kronis, sehingga membutuhkan angkutan
umum memadai. Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, tambah
prihatin lantaran pejabat tidak banyak yang memberi contoh pada
warga agar memilih angkutan umum, dibanding naik kendaraan pribadi.
Djoko menilai, ketiadaan contoh para pemimpin ini turut memicu
pertambahan kendaraan yang membludak. Imbasnya, pelanggaran
lalu lintas bermunculan, seperti penerobosan jalur Transjakarta,
atau kerap disebut busway.
Sampai-sampai, belakangan Polda Metro Jaya mewacanakan
denda Rp 1 juta buat mobil yang nekat menerobos jalur busway.
Djoko percaya, contoh pemimpin lebih penting, daripada denda
besar seperti itu dalam membenahi kualitas transportasi umum perkotaan.
"Harusnya masyarakat naik angkutan umum dimulai dari pejabat.
Pejabat aja sekarang enggak ada yang naik angkutan umum.
Ini kan jadi rohnya di masyarakat," kata Djoko ketika
dihubungimerdeka.com, Sabtu (26/10).
Djoko menyebut, saat ini hampir 99 persen pejabat mulai dari
Bupati, wali kota, sampai Gubernur menggunakan angkutan
pribadi. dari hasil pemantauannya, baru Gubernur DKI Joko
Widodoatau Jokowi yang biasa naik angkutan umum.
"Perilaku pejabat hampir 99 persen tidak mau naik angkutan
umum. Jokowi saja pejabat yang mau kaya gitu. Dia serius
benahi angkutan umum," katanya.
Jika mau membandingkan, pejabat publik di luar negeri
menurut Djoko banyak yang menggunakan angkutan umum.
Dengan demikian masyarakat juga bisa mencontoh langsung
perilaku pejabat yang naik angkutan umum tersebut. Bukan
seperti di Indonesia, yang pejabatnya rata-rata punya mobil
pribadi dan dinas, serta ke mana-mana dikawal polisi khusus.
"Di Jepang wali kotanya naik angkutan umum, Korea juga.
Belanda menteri naik sepeda. Indonesia sudah miskin,
pejabatnya banyak gaya," tutupnya.
Menurut anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
ini hal yang paling mudah dilakukan adalah pejabat di Indonesia
harus merasakan sendiri angkutan umum. Hal ini juga akan
menjadi pandangan sendiri untuk masyarakat agar naik ke
angkutan umum sehingga bisa mengurangi kemacetan.
[ard]
Source : merdeka .com
Jakarta sudah masuk tahap kronis, sehingga membutuhkan angkutan
umum memadai. Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, tambah
prihatin lantaran pejabat tidak banyak yang memberi contoh pada
warga agar memilih angkutan umum, dibanding naik kendaraan pribadi.
Djoko menilai, ketiadaan contoh para pemimpin ini turut memicu
pertambahan kendaraan yang membludak. Imbasnya, pelanggaran
lalu lintas bermunculan, seperti penerobosan jalur Transjakarta,
atau kerap disebut busway.
Sampai-sampai, belakangan Polda Metro Jaya mewacanakan
denda Rp 1 juta buat mobil yang nekat menerobos jalur busway.
Djoko percaya, contoh pemimpin lebih penting, daripada denda
besar seperti itu dalam membenahi kualitas transportasi umum perkotaan.
"Harusnya masyarakat naik angkutan umum dimulai dari pejabat.
Pejabat aja sekarang enggak ada yang naik angkutan umum.
Ini kan jadi rohnya di masyarakat," kata Djoko ketika
dihubungimerdeka.com, Sabtu (26/10).
Djoko menyebut, saat ini hampir 99 persen pejabat mulai dari
Bupati, wali kota, sampai Gubernur menggunakan angkutan
pribadi. dari hasil pemantauannya, baru Gubernur DKI Joko
Widodoatau Jokowi yang biasa naik angkutan umum.
"Perilaku pejabat hampir 99 persen tidak mau naik angkutan
umum. Jokowi saja pejabat yang mau kaya gitu. Dia serius
benahi angkutan umum," katanya.
Jika mau membandingkan, pejabat publik di luar negeri
menurut Djoko banyak yang menggunakan angkutan umum.
Dengan demikian masyarakat juga bisa mencontoh langsung
perilaku pejabat yang naik angkutan umum tersebut. Bukan
seperti di Indonesia, yang pejabatnya rata-rata punya mobil
pribadi dan dinas, serta ke mana-mana dikawal polisi khusus.
"Di Jepang wali kotanya naik angkutan umum, Korea juga.
Belanda menteri naik sepeda. Indonesia sudah miskin,
pejabatnya banyak gaya," tutupnya.
Menurut anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
ini hal yang paling mudah dilakukan adalah pejabat di Indonesia
harus merasakan sendiri angkutan umum. Hal ini juga akan
menjadi pandangan sendiri untuk masyarakat agar naik ke
angkutan umum sehingga bisa mengurangi kemacetan.
[ard]
Source : merdeka .com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar