Ahok janjikan pelayanan di kecamatan modern seperti di bank
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menjanjikan kualitas pelayanan publik di DKI Jakarta akan lebih baik tahun depan. Hal di atas sudah disepakati dalam penandatanganan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik oleh 52 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Kita ingin semua kantor kita itu komitmennya seperti bank. Jadi kalau kamu datang ke kantor lurah atau camat, walaupun orangnya sedikit, semua akan dilayani pakai costumer service," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (4/12).
Mantan Bupati Belitung Timur mengimbau agar pegawai negeri sipil (PNS) untuk meninggalkan pola kerja yang lama. Karena, dia menilai pola kerja lama tidak berorientasi pada pelayanan publik.
"Kita ingin semua kantor kita itu komitmennya seperti bank. Jadi kalau kamu datang ke kantor lurah atau camat, walaupun orangnya sedikit, semua akan dilayani pakai costumer service," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (4/12).
Mantan Bupati Belitung Timur mengimbau agar pegawai negeri sipil (PNS) untuk meninggalkan pola kerja yang lama. Karena, dia menilai pola kerja lama tidak berorientasi pada pelayanan publik.
Topik pilihan: Jokowi | Ahok
Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta merombak kebiasaan lama dan melakukan reformasi birokrasi. Namun, ia juga memberi masukan agar meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Danang mengatakan, sesuai amanat undang-undang, setiap kantor yang melakukan pelayanan publik harus mencantumkan maklumat layanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebab, menurut dia, masih banyak kantor-kantor pemerintahan yang belum melaksanakan ketentuan tersebut.
"Saya berharap pada HUT DKI tahun depan, yang bertepatan dengan Hari Pelayanan Publik Internasional, sudah ada reformasi pelayanan publik yang dilakukan," pungkasnya.
Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta merombak kebiasaan lama dan melakukan reformasi birokrasi. Namun, ia juga memberi masukan agar meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Danang mengatakan, sesuai amanat undang-undang, setiap kantor yang melakukan pelayanan publik harus mencantumkan maklumat layanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebab, menurut dia, masih banyak kantor-kantor pemerintahan yang belum melaksanakan ketentuan tersebut.
"Saya berharap pada HUT DKI tahun depan, yang bertepatan dengan Hari Pelayanan Publik Internasional, sudah ada reformasi pelayanan publik yang dilakukan," pungkasnya.
Source : merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar