Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Adi Togarisman berbicara kepada wartawan seusai pertemuan keduanya di Kejaksaan Tinggi DKI, Kamis (7/11/2013). | KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZA
Basuki: Dinkes Itu "Mark Up" Alat Kesehatan Paling Tinggi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan Dinas Kesehatan DKI adalah dinas yang melakukan mark upanggaran paling tinggi. Pemerintah Provinsi DKI, kata Basuki, telah menyiapkan solusi persoalan itu.
"Dinkes itu mark up alat kesehatan paling tinggi. Pengadaannya sih betul, tapi harganya dimahalin sama vendor. Makanya kita akan dorong masuk LKPP (Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah)," ujar Ahok di Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Menurut Basuki, dalam sistem pengadaan alat kesehatan yang lama, seringkali Dinkes DKI hanya menyertakan sedikit vendor. Di situlah, kata Basuki, rantai yang dapat dipermainkan Dinkes. Oleh sebab itu, sistem baru akan menyertakan banyak vendor untuk peserta lelang alat kesehatan agar harga murah.
"Di LKPP nanti akan banyak merek, kan kalau banyak tidak bisa jual lebih banyak karena akan ada kompetisi harga," ujar Basuki.
"Kalau jual lebih mahal akan kita denda lima kali dari harga barang, bahkan bisa dipidana karena merugikan uang negara. Kan pasti takut kalau begitu," tutur Basuki.
Terlebih, kata Basuki, di waktu yang akan datang, seluruh sistem lelang pada Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan Langkah optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Ia pun yakin jika sistem itu mengurangi potensi kerugian negara.
Saat ini, sistem sudah berjalan sejak dilaunching pekan pertama di November. Pria yang akrab disapa Ahok itu berharap, sistem serupa dapat digunakan di kota-kota lainnya.
"Dinkes itu mark up alat kesehatan paling tinggi. Pengadaannya sih betul, tapi harganya dimahalin sama vendor. Makanya kita akan dorong masuk LKPP (Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah)," ujar Ahok di Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Menurut Basuki, dalam sistem pengadaan alat kesehatan yang lama, seringkali Dinkes DKI hanya menyertakan sedikit vendor. Di situlah, kata Basuki, rantai yang dapat dipermainkan Dinkes. Oleh sebab itu, sistem baru akan menyertakan banyak vendor untuk peserta lelang alat kesehatan agar harga murah.
"Di LKPP nanti akan banyak merek, kan kalau banyak tidak bisa jual lebih banyak karena akan ada kompetisi harga," ujar Basuki.
"Kalau jual lebih mahal akan kita denda lima kali dari harga barang, bahkan bisa dipidana karena merugikan uang negara. Kan pasti takut kalau begitu," tutur Basuki.
Terlebih, kata Basuki, di waktu yang akan datang, seluruh sistem lelang pada Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan Langkah optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE. Ia pun yakin jika sistem itu mengurangi potensi kerugian negara.
Saat ini, sistem sudah berjalan sejak dilaunching pekan pertama di November. Pria yang akrab disapa Ahok itu berharap, sistem serupa dapat digunakan di kota-kota lainnya.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar