Marieska Harya Virdhani
Sabtu, 16 November 2013 − 01:23 WIB
DPRD Depok geram dengan pernyataan Ahok
DPRD Kota Depok geram dengan tudingan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang menyebut Depok biang kerok banjir di Jakarta.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat, Edy Sitorus, mengatakan ucapan Ahok itu bentuk sikap lepas tanggung jawab dalam mengatasi banjir di Jakarta.
"Dulu kan Jokowi-Ahok berjanji akan mengatasi banjir, namun hingga saat ini tak teratasi juga. Pernyataan Ahok itu kurang bertanggungjawab," kata dia di Depok, Jumat (15/11/2013).
Edy menambahkan, Ahok harus lebih mempelajari penataan air. Edy menilai Ahok tidak memahami datangnya air. "Air yang mengalir ke Jakarta itu berasal dari Bogor ke Depok dan ke Jakarta," jelasnya.
Edy melanjutkan, pemanfaatan bantaran sungai itu harus mendaparkan izin dari Provinsi Jawa Barat. "DKI harus mempunyai master plan untuk menangani banjir. Begitu juga Gubernur Jawa Barat untuk bersinergi dengan Jakarta," imbuhnya.
Sementara itu, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok terus mengejar penyelesaian proyek pencegahan dan penanggulangan banjir. Sebab musim hujan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Januari 2014.
Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Dadan Rustandi, mengatakan sedikitnya ada 56 lokasi langganan banjir di Depok.
"Kami menanggulanginya dengan membuat sumur resapan dan menormalisasi sungai," tutupnya.
Sebelumnya, Ahok menyebut pemerintah Kota Depok seenaknya memberikan izin mendirikan perumahan di daerah yang kontur tanahnya rendah.
"Kalau rendah pasti diuruk dan menganggu yang lain. Karena kalau diuruk, airnya tidak lari karena larinya pasti ke Jakarta lebih kenceng," kata Ahok.
Anggota Komisi C DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Demokrat, Edy Sitorus, mengatakan ucapan Ahok itu bentuk sikap lepas tanggung jawab dalam mengatasi banjir di Jakarta.
"Dulu kan Jokowi-Ahok berjanji akan mengatasi banjir, namun hingga saat ini tak teratasi juga. Pernyataan Ahok itu kurang bertanggungjawab," kata dia di Depok, Jumat (15/11/2013).
Edy menambahkan, Ahok harus lebih mempelajari penataan air. Edy menilai Ahok tidak memahami datangnya air. "Air yang mengalir ke Jakarta itu berasal dari Bogor ke Depok dan ke Jakarta," jelasnya.
Edy melanjutkan, pemanfaatan bantaran sungai itu harus mendaparkan izin dari Provinsi Jawa Barat. "DKI harus mempunyai master plan untuk menangani banjir. Begitu juga Gubernur Jawa Barat untuk bersinergi dengan Jakarta," imbuhnya.
Sementara itu, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok terus mengejar penyelesaian proyek pencegahan dan penanggulangan banjir. Sebab musim hujan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Januari 2014.
Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Air Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Dadan Rustandi, mengatakan sedikitnya ada 56 lokasi langganan banjir di Depok.
"Kami menanggulanginya dengan membuat sumur resapan dan menormalisasi sungai," tutupnya.
Sebelumnya, Ahok menyebut pemerintah Kota Depok seenaknya memberikan izin mendirikan perumahan di daerah yang kontur tanahnya rendah.
"Kalau rendah pasti diuruk dan menganggu yang lain. Karena kalau diuruk, airnya tidak lari karena larinya pasti ke Jakarta lebih kenceng," kata Ahok.
Source :metro.sindonews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar