Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama | Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
- Penulis :
- Kurnia Sari Aziza
- Selasa, 12 November 2013 | 12:50 WIB
Basuki Tertawa Dituding Buruh Bela Pengusaha
Buruh menuding Gubernur DKI Jakarta memihak kepada pengusaha terkait penetapan UMP DKI 2014 sebesar Rp 2,4 juta. Mendengar tudingan itu, Basuki tertawa.
"Makanya, menurut saya, itu kan satu tudingan yang asal ngomong dan lucu, ha-ha-ha," kata Basuki sambil tertawa di Balaikota Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Basuki menjelaskan, dahulu, saat DKI mengambil terobosan dengan meningkatkan nilai UMP tinggi dari nilai tahun sebelumnya pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, yang mencapai 45 persen, Jokowi bersama Basuki tak henti-hentinya mendapat kecaman dari pengusaha. Saat itu, buruh justru mengelu-elukan dan memuja-muja nama Jokowi-Basuki.
Sekarang, saat Pemprov DKI mengambil langkah menetapkan nilai UMP yang tidak jauh beda dengan angka KHL, buruh justru berbalik menuding Jokowi-Basuki pro kepada pengusaha.
Pria yang akrab disapa Ahok itu kemudian menjelaskan, kenapa angka UMP tahun ini tidak melonjak seperti tahun lalu. Sebab, sudah lima tahun lamanya, nilai UMP berada di bawah nilai KHL. Seharusnya, para buruh itu dapat berterima kasih kepada pemerintah, bukan justru menuntut hal yang tidak mungkin terealisasi. Terlebih lagi, selain nilai UMP, buruh juga mendapatkan beberapa jaminan, seperti jaminan Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan rumah susun.
"Makanya, mereka kayak mau menang sendiri aja gitu loh. Saya berantemsama Apindo, kamu mengelu-elukan kita. Padahal, saya bukan membela Anda juga, saya hanya mengatakan KHL lima tahun dizalimi ya harus diluruskan," tegas Basuki.
Tidak hanya itu, lanjutnya, Pemprov DKI mengharapkan industri padat karya, seperti industri garmen, bisa pindah dari wilayah DKI Jakarta, mencari lokasi di luar Ibu Kota agar dapat menyesuaikan UMP dengan kemampuan finansial usaha. Industri garmen harus pindah dari Jakarta karena pihak pengusaha industri garmen tidak mungkin bisa membayarkan gaji pekerjanya memenuhi KHL di DKI.
Pemindahan lokasi usaha tersebut bukan karena tidak membela buruh, melainkan tetap harus melihat dari sisi pengusaha yang menjalankan usaha mereka. Apabila tiba-tiba besaran UMP atau KHL ditingkatkan terlalu tinggi, kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat pengusaha atau investor hengkang dari Jakarta.
"Sebenarnya, DKI menginginkan industri yang ada di Jakarta lebih mengarah pada industri high technology. Misalnya, servis alat berat, alat kesehatan, atau industri yang dibutuhkan untuk memacu pembangunan Kota Jakarta," kata Basuki.
"Makanya, menurut saya, itu kan satu tudingan yang asal ngomong dan lucu, ha-ha-ha," kata Basuki sambil tertawa di Balaikota Jakarta, Selasa (12/11/2013).
Basuki menjelaskan, dahulu, saat DKI mengambil terobosan dengan meningkatkan nilai UMP tinggi dari nilai tahun sebelumnya pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, yang mencapai 45 persen, Jokowi bersama Basuki tak henti-hentinya mendapat kecaman dari pengusaha. Saat itu, buruh justru mengelu-elukan dan memuja-muja nama Jokowi-Basuki.
Sekarang, saat Pemprov DKI mengambil langkah menetapkan nilai UMP yang tidak jauh beda dengan angka KHL, buruh justru berbalik menuding Jokowi-Basuki pro kepada pengusaha.
Pria yang akrab disapa Ahok itu kemudian menjelaskan, kenapa angka UMP tahun ini tidak melonjak seperti tahun lalu. Sebab, sudah lima tahun lamanya, nilai UMP berada di bawah nilai KHL. Seharusnya, para buruh itu dapat berterima kasih kepada pemerintah, bukan justru menuntut hal yang tidak mungkin terealisasi. Terlebih lagi, selain nilai UMP, buruh juga mendapatkan beberapa jaminan, seperti jaminan Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan rumah susun.
"Makanya, mereka kayak mau menang sendiri aja gitu loh. Saya berantemsama Apindo, kamu mengelu-elukan kita. Padahal, saya bukan membela Anda juga, saya hanya mengatakan KHL lima tahun dizalimi ya harus diluruskan," tegas Basuki.
Tidak hanya itu, lanjutnya, Pemprov DKI mengharapkan industri padat karya, seperti industri garmen, bisa pindah dari wilayah DKI Jakarta, mencari lokasi di luar Ibu Kota agar dapat menyesuaikan UMP dengan kemampuan finansial usaha. Industri garmen harus pindah dari Jakarta karena pihak pengusaha industri garmen tidak mungkin bisa membayarkan gaji pekerjanya memenuhi KHL di DKI.
Pemindahan lokasi usaha tersebut bukan karena tidak membela buruh, melainkan tetap harus melihat dari sisi pengusaha yang menjalankan usaha mereka. Apabila tiba-tiba besaran UMP atau KHL ditingkatkan terlalu tinggi, kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat pengusaha atau investor hengkang dari Jakarta.
"Sebenarnya, DKI menginginkan industri yang ada di Jakarta lebih mengarah pada industri high technology. Misalnya, servis alat berat, alat kesehatan, atau industri yang dibutuhkan untuk memacu pembangunan Kota Jakarta," kata Basuki.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Source : megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar